JAKARTA, Bisnistoday – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyatakan siap mengawal penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada sejuta pedagang kaki lima di Indonesia. Bantuan rakyat yang sangat dibutuhkan ini tidak boleh diselewengkan dan salah sasaran.
“Saya hanya ingin anggaran negara BLT senilai Rp1,2 Triliun untuk sejuta PKL/Warung di wilayah level 3 & 4 PPKM ini tepat sasaran, tidak disalahgunakan, tidak diselewengkan dan dirasakan manfaatnya oleh PKL menambah modal memutar usaha mereka,” tegas Ketua Umum APKLI, Ali Mahsun, M. Biomed yang juga sebagai Presiden GBN, di Jakarta, Minggu (12/9).
Ali Mahsun melanjutkan, tatkala ada yang disalagunakan dan diselewengkan atau ada tunggangan muatan kepentingan politik tertentu dalam realisasi BLT ini segera laporkan kepada dirinya. “ Kalau ada penyalahgunaan, segera laporkan ke saya atau ke pihak berwenang,” tegas Ali Mahsun seruan kepada PKL di seluruh Indonesia.
Berita Terkait : Pemerintah Berikan Bantuan Tunai bagi PKL Terdampak Covid
Ketua Umum APKLI ini menuturkan, berbagai usulan yang disampai ke pemerintah berharap tidak hanya retorika (just retorika) sehingga benar-benar tepat sasaran , tidak ada penyelahgunaan, tidak ada muatan kepentingan politik.
“Kedua, kami menghimbau ke pemerintah untuk tidak bekerja sendirian namun melibatkan organisasi yang selama ini menaungi mereka. Karena berdasarkan yang disampaikan Menko Perekonomian RI bahwa BLT ini disalurkan melalui TNI/POLRI dan yang mendata adalah Banbinsa TNI dan Babinkamtibmas POLRI,” terangnya.
Kenapa harus melibatkan organisasi yang menaungi PKL? Lanjut Ali Mahsun, Pertama, yang tahu betul memahami kondisi di lapangan perihal PKL adalah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) bukan TNI/POLRI, Pemerintah, Dinas dan lainnya.
Selain itu, berdasarkan pengalaman beberapa bantuan pemerintah selama pandemi covid-19 banyak salah sasaran dan disalahgunakan bahkan dibawah menimbulkan persoalan banyak PKL atau UMKM yang harusnya menerima malah tidak menerima.
Berita Terkait : Pemimpin Besar, Ksatria Sejati Bisa Datang dari Anak Pedagang Kecil
“Itu adalah pengalaman pahit penyaluran BPUM atau Banpres RI Rp2,4 juta/Usaha Mikro dengan anggaran Rp28,8 trilyun tahun 2020 dan Rp1,2 juta/usaha mikro tahun 2021 yang tidak boleh terulang kembali,” tukasnya.
Untuk itu sekali lagi, Ketua Umum APKLI menyerukan permintaan kepada pemerintah agar melibatkan organisasi pemangku kepentingan yang selama ini mengayomi, melindungi. membina dan melakaukan pemberdayaan PKL baik gerobak, asongan, warung kelontong, warung kopi, warung tegal dan PKL lainnya.
“Saya tidak ingin BLT Rp1,2 triliun untuk sejuta PKL ini just retorika belaka. Saya juga tidak ingin ada muatan-muatan politik yang menyertainya,” ujarnya.
Dari laporan yang diterima APKLI hingga Minggu, 12 September 2021 di beberapa Provinsi dan Kab./Kota bahwa pihak TNI/POLRI menyampaikan belum mendapatkan perintah dari atasan atas perihal penyaluran BLT untuk sejuta PKL tersebut.
“Dilibatkan atau tidak oleh pemerintah, sebagai panggilan moralitas kewajiban dan tanggungjawab, Ketua Umum APKLI perintahkan pengurus APKLI di seluruh tanah air untuk “Kawal Ketat” dan mendampingi PKL untuk mendapatkan BLT ini sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, serta melaporkan secepat-cepatnya tatkala ada yang diselewengkan atau ada muatan-muatan kepenting politik tertentu,” tambahnya./
