JAKARTA, Bisnistoday- Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia telah memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 5,5% pada pemaparan, Rabu (18/6). Pengamat perbankan menilai keputusan mempertahankan BI Rate merupakan langkah tepat dan cermat.
“Ini sebagai langkah tepat dan cermat, dan diharapkan kebijakan moneter BI betul-betul efektif dalam menstabilkan nilai tukar rupiah dan ekspektasi inflasi sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi,” ungkap Ryan Kiryanto, Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) di Jakarta, Kamis (19/6).
Diketahui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2025 telah memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25%.
Lebih lanjut Ryan mengatakan, dengan dasar pertimbangan yang matang, terutama relevansinya dengan terjaganya ekspektasi inflasi di 2025 ini pada rentang sasaran 2,5±1%, didukung kestabilan nilai tukar Rupiah secara fundamental di tengah tekanan eksternal yang terus berkelindan (terutama terkait perang militer antara Israel versus Iran dengan tensi tingkat tinggi). “Keputusan BI mempertahankan level BI Rate tetap 5,50% betul-betul tepat, terarah dan taktis.”
Ia menuturkan, stance kebijakan moneter BI yang cenderung pro stability juga terap dibarengi dengan stance kebijakan makroprudensial yang pro pertumbuhan. Bahkan ke depannya BI memberi ruang untuk terus mendorong geliat pertumbuhan ekonomi melalui relaksasi kebijakan moneter dengan melandaikan BI-Rate sekiranya ekspektasi inflasi ke depan tetap terkendali ditambah kestabilan kurs rupiah juga solid.
“Ketika kebijakan moneter melalui jalur BI Rate sudah on the right track, maka juga terbuka ruang melanjutkan relaksasi kebijakan di jalur makroprudensial, misalnya memberikan insentif likuiditas kepada perbankan sehingga ruang ekspansi kredit makin terbuka.”
Alhasil, lanjut Ryan, dari sisi supply pembiayaan tidak akan ada persoalan karena kondisi likuiditas secara agregat masih relatif memadai. Sekarang tinggal mendorong sisi permintaan kredit oleh pelaku usaha dan rumah tangga, yang dalam hal ini diperlukan insentif dari jalur fiskal sebagai stimulus perekonomian.
Perkuat Kebijakan Fiskal dan Moneter
Ia menambahkan, kebijakan fiskal yang bersifat countercyclical atau pro pertumbuhan menjadi penting dan strategis sekaligus selaras dengan upaya memperkuat bauran kebijakan antara fiskal dengan moneter. Akselerasi serapan belanja pemerintah (pusat dan daerah) harus segera dikerjakan untuk menciptakan proyek-proyek baru yang bersifat padat modal dan padat karya sehingga memantik pengusaha untuk memulai dan melanjutkan kegiatan usahanya.
Harapannya, lanjut Ryan, permintaan kredit perbankan meningkat disertai penggalian dana dari jalur pasar modal (menerbitkan saham, obligasi dan surat utang lainnya) sekaligus memperdalam pasar keuangan domestik dan meningkatkan likuiditas pasar keuangan domestik. Kebijakan pemerintah lainnya di luar kebijakan fiskal juga dibutuhkan untuk mengorkestrasi kebijakan harmonis yang pro pasar dan pro investor.
“Dengan skenario yang demikian ini, diharapkan kebijakan moneter BI betul-betul efektif dalam menstabilkan nilai tukar rupiah dan ekspektasi inflasi sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi.”/
