JAKARTA, Bisnistoday – Sektor ekonomi syariah Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan sektor halal Indonesia sebesar 9,16% pada tahun 2025, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pencapaian ini terjadi meskipun kondisi ekonomi global yang tidak stabil akibat melemahnya geopolitik dan perdagangan internasional.
“Pertumbuhan sektor halal Indonesia tetap kuat meski dunia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ini menunjukkan fondasi ekonomi syariah kita semakin kokoh,” ungkap Prof. KH. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI ke-13 di Jakarta, Kamis (10/7).
Ma’ruf Amin menyampaikan saat diskusi kamisan yang diselenggarakan Center for Sharia Economic Development (CSED). Acara ini, juga dihadiri para pakar ekonomi syariah membahas perkembangan dan tantangan ekonomi syariah di Indonesia. Demikian juga hadir dari perwakilan dari KNEKS, BAZNAS, BWI, BPJPH, Bank Indonesia, dan berbagai tokoh terkemuka ini mengungkapkan pertumbuhan sekaligus tantangan yang perlu diatasi.
Lebih lanjut Ma’ruf Amin mengutarakan, produk halal Indonesia berkontribusi sebesar 80% terhadap pasar internasional, menunjukkan dominasi yang kuat di sektor ini. Kemudian pertumbuhan keuangan syariah nasional juga menunjukkan capaian positif, dengan total aset mencapai Rp9.252 triliun, tumbuh 5,3% secara tahunan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset keuangan nasional yang hanya 3,6%.
Sementara, lanjutnya, pasar modal syariah menjadi kontributor utama dengan pangsa pasar 37%, disusul oleh sektor perbankan dan lembaga keuangan non-bank (seperti asuransi dan mikrofinansial). Sektor filantropi syariah pun berkembang pesat: total akumulasi zakat dan wakaf mencapai Rp40,5 triliun, naik 25,03% dibanding tahun lalu. Aset wakaf nasional kini menyentuh Rp3,02 triliun, ditopang oleh instrumen inovatif seperti CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk).
Meskipun tingkat literasi keuangan syariah mencapai 43,4%, tingkat inklusi masih stagnan di 13,41%. Prof. KH. Ma’ruf Amin menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa zakat bukan hanya ibadah, tetapi juga bagian dari muamalah (hubungan sosial ekonomi). “Zakat itu bukan hanya ibadah spiritual, tapi juga muamalah. Ini perlu dipahami umat. Kita harus menjembatani kesadaran agar literasi naik bersama inklusi,” ujarnya.
Potensi Zakat
Waryono Abdul Ghofur – Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kemenag RI, menyampaikan data yang mengejutkan: dari potensi zakat sebesar Rp327 triliun, realisasi hanya Rp41 triliun, dan yang benar-benar tercatat hanya Rp13 triliun. Sementara wakaf melalui BWI baru mencapai Rp3 triliun dari potensi Rp100 triliun.
“Banyak masyarakat berzakat langsung ke mustahik tanpa melalui lembaga resmi. Ini membuat data tidak tercatat dan kemanfaatannya tidak bisa diukur secara strategis,” terang Prof. Waryono.
Sementara, Abdul Syakur, Deputi Bidang Kemitraan dan Standarisasi Halal, BPJPH, melaporkan telah terdapat 7 juta produk bersertifikasi halal, meskipun hanya memiliki anggaran untuk 1 juta sertifikat halal. Saat ini telah berdiri 90 LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), 28 di antaranya internasional, dengan permintaan dari 33 negara untuk mendaftarkan LPH mereka ke Indonesia. Prof. Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya instrumen teknis, tapi juga instrumen ideologis.
“Label halal harus jadi perlindungan umat, bukan alat negara produsen lain. Indonesia tak boleh hanya jadi pasar, kita harus jadi produsen utama,” tegasnya.//
