JAIPUR, INDIA, Bisnistoday– Pemerintah Indonesia meminta Jepang segera mengeliminasi tarif bagi empat pos tarif tuna kaleng Indonesia sebagai bagian dari Protokol Perubahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi antara Indonesia dan Jepang (Indonesia—Japan Economic Partnership Agreement/IJEPA).
Hal tersebut ditegaskan Mendag Zulkifli Hasan saat bertemu Menteri Luar Negeri Jepang Yamada Kenji, Jumat (25/8). Pertemuan bilateral tersebut dilaksanakan di sela Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan dan Industri (Trade and Investment Ministerial Meeting/TIMM) G20 di Jaipur, India yang berlangsung pada 24-25 Agustus 2023.
“Jepang sudah memberikan eliminasi tarif untuk pos tarif tuna kaleng Filipina, Thailand, dan Vietnam. Eliminasi tarif untuk empat pos tarif tuna kaleng merupakan syarat mutlak bagi Indonesia untuk penyelesaian perundingan Protokol Perubahan IJEPA,” kata Mendag Zulkifli Hasan.
Lebih lanjut, Mendag Zulkifli Hasan mengatakan, peringatan 50 tahun ASEAN—Jepang harus dimanfaatkan kedua pihak untuk memaksimalkan hubungan antara Jepang dan negara-negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, momentum ini menjadi kesempatan yang bagus bagi Indonesia dan Jepang untuk segera menyelesaikan perundingan tersebut.
“Saya optimistis kedua negara dapat mengumumkan penyelesaian substansi perundingan Protokol Perubahan IJEPA di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada September 2023 di Jakarta. Saya juga optimistis Indonesia dan Jepang dapat menandatangani protokol dimaksud pada KTT Peringatan 50 tahun ASEAN–Jepang pada Desember 2023 di Tokyo, Jepang,” kata Mendag Zulkifli Hasan.
Di sisi lain, Menteri Yamada Kenji dalam pertemuan bilateral tersebut menyampaikan harapan Jepang agar Indonesia dapat menyukseskan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
“Jepang berharap Indonesia sukses dalam pertemuan tersebut. Jepang juga berharap Indonesia dapat mendukung keanggotaan penuh Timor-Leste ke WTO,” kata Menteri Yamada Kenji.
Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono dan Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Hasibuan./
