TOKYO, Bisnistoday – Jepang menduduki peringkat keempat terbesar negara tujuan ekspor nonmigas dari Indonesia di tahun 2022. Pada periode yang sama, Jepang juga merupakan negara terbesar kedua yang menjadi sumber impor nonmigas bagi Indonesia. Hal ini menjadikan Jepang sebagai mitra strategis bagi Indonesia.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saat ini berupaya meningkatkan hubungan kerja sama dengan Jepang melalui Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Kerangka kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat aspek rantai pasok serta mendukung upaya transisi energi, salah satunya dalam pengembangan green hydrogen.
“Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan produksi energi terbarukan dan green hydrogen. Untuk itu, perlu kolaborasi antara investor, lembaga keuangan, industri dan pembuat kebijakan untuk menyediakan skema pembiayaan yang inovatif dalam mempercepat proses transisi energi,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran pers yang diterima Senin (5/6).
Menperin menyampaikan, saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengembangan teknologi energi bersih dan rendah karbon agar lebih terjangkau dan mudah diakses. Karenanya, dirinya mengharapkan Pemerintah Jepang dan sektor swasta dapat mendukung rencana tersebut.
Melalui pertemuan dengan Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Yasutoshi Nishimura, Menperin membuka peluang kerja sama pengembangan green hydgrogen dengan Jepang dalam bentuk knowledge sharing dan deployment of clean technology transfer. Hal ini didukung oleh kondisi Indonesia sumber daya energi terbarukan yang besar, sedangkan Jepang terkenal dengan keahliannya dalam solusi energi bersih.
Dorong Transisi Energi
Kepada Menteri Nishimura, Menperin menyampaikan bahwa Indonesia sedang memajukan transisi energi dengan prioritas utama mengembangkan industri hilir, khususnya industri electric vehicle (EV). “Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, industri EV berperan penting dalam rantai pasokan global, khususnya untuk memperkuat industri hilir,” paparnya.
Menteri Nishimura menanggapi, Jepang menganggap Indonesia sebagai mitra terpenting dalam Asian Zero Emission Community (AZEC). Dalam hal upaya ini, Jepang telah memprakarsai transisi energi melalui Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII) yang juga dipimpin oleh Amerika Serikat, inisiasi untuk Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP) yang memobilisasi USD20 miliar untuk pembiayaan publik dan swasta bagi Indonesia dan AZEC.
Demikian juga ndonesia Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact yang berhasil meluncurkan USD 698 juta. Kemitraan ini ditargetkan mendukung percepatan pencapaian target Net Zero Emission Indonesia pada tahun 2060.
Sejalan dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dan Kemitraan Internasional melalui JETP sedang membangun pembiayaan karbon transisi energi dan pengurangan emisi dini dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menyiapkan mekanisme, metodologi dan formulasi harga untuk menghasilkan pembiayaan transisi melalui kredit karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik. “Pemerintah juga memiliki peta komitmen sektor energi dalam mencapai Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) untuk mencapai pengurangan 358 juta ton CO2.
Untuk itu, Indonesia akan bekerja dengan dukungan dari mitra internasional dalam mengembangkan rencana investasi yang komprehensif untuk mencapai target dan kebijakan baru, terkait rencana pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mendukung masyarakat yang terkena dampak, termasuk Sektor Industri yang juga berkontribusi dalam pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Partisipasi Para Pebisnis
Menperin sangat menyambut baik partisipasi perusahaan Jepang dalam program transisi energi lainnya, seperti penghapusan bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara, percepatan pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, serta pemanfaatan teknologi efisiensi tinggi seperti tenaga angin dan hidrogen. “Kami akan terus memacu pembangunan industri hijau dengan mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan,” tegas Menperin.
Kemenperin telah merancang dan melaksanakan tujuh program terkait penerapan kebijakan industri hijau, meliputi Resource Efficiency and Cleaner Production, Green Product Development, Decarbonization and Energy Transition, Waste Management, Water Conservation, Circular Economy Implementation, dan Increasing Green Jobs.
Selanjutnya, Kemenperin juga telah menerapkan tiga key access dalam rangka menyukseskan kebijakan industri hijau, yaitu memperluas akses industri ke investasi hijau, memperkuat ekosistem produk hijau, dan fokus pada pengembangan standar industri hijau./
