JAKARTA, Bisnistoday – Indonesia dalam dasawarsa terakhir memperlihatkan dominasi kekuatan eksekutif terhadap berbagai kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat. Rasanya sulit mencari oposisi yang militan, cerdas, dan konsisten sebagai kekuatan penyeimbang. Padahal oposisi itu, tidak kalah jauh lebih terhormat. Yang tampak adalah politik damai diam-diam dibawah meja.
Setelah bergabungnya Prabowo Subianto ke pihak pemenang, paska kalah pada Pilpres 2019, semakin mempertebal keyakinan bahwa demokrasi semakin mundur menjauh. Alih-alih memperkokoh barisan oposisi, langkah Prabowo praktis memperkuat legitimasi politik kekuasaan pada setting politik oligarki. Interest-interest ekonomi politik terbaca benderang.
Betapapun dalih menjaga persatuan kerap dikedepankan, namun realitas dari kokohnya klik oligarki dalam merekayasa drama politik, dengan mudah bisa ditelusuri. Interest-interest pada agenda penguasaan sumber daya alam dalam rencana jangka menengah panjang, tak bisa dipungkiri.
Bahkan, setelah pemilu 2014, segregasi sosial menajam. Ditandai dengan pengelompokan blok-blok kekuatan sipil menjadi blok pendukung pemerintahan dan kaum oposisi. Pihak penguasa – alih-alih membubarkan kumpulan relawan – merasa berkepentingan untuk terus memelihara kekuatan pendukungnya, sekaligus tidak merasa perlu untuk menciptakan kohesivitas sosial guna mengatasi dampak buruk pilpres.
Pada kurun waktu terakhir, semakin jelas bahwa landscape pemikiran politik pemerintahan tertuju pada pencapaian dukungan tanpa henti dari kaum pemodal kuat, bagi segenap upaya mempertahankan kekuasaan dengan penggunaan segala aksesoris politik-kekuasaan termasuk pemanfaatan buzzer.
Paska pemilu rusuh di 2019, pembelahan sosial semakin parah. Gerakan-gerakan protes terhadap hasil pemilu dan tuduhan kecurangan menyeruak. Korban berjatuhan, kehilangan nyawa atau luka-luka akibat dampak penghitungan suara yang berkepanjangan – diselingi isu pembunuhan – plus bentrokan di Jakarta.
Oposisi praktis menguat kencang. Namun, berbagai penangkapan terjadi, meski hanya berbeda pandangan dalam kebijakan politik. Para sarjana politik dalam dan luar negeri sepakat bahwa terjadi kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia pada tingkat mengkhawatirkan dalam 10 tahun terakhir.
Lalu Dimana Kaum Oposisi?
Oposisi terhadap pemerintahan Jokowi terus menguat ditandai dengan gencarnya aksi-aksi mahasiswa dan kelompok-kelompok sipil yang menyuarakan penolakan di jalan-jalan terhadap serangkaian kebijakan dan Undang-undang.
Namun korban jiwa 5 mahasiswa dan banyaknya penangkapan pada aksi penolakan revisi UU KPK dan UU Omnibus Law tidak menyurutkan langkah kekuasaan dalam menerapkan Undang-undang yang disahkan.
Keteguhan pemerintah dalam melaksanakan serangkaian UU termasuk UU IKN yang kontroversial, semakin mempertebal keyakinan kaum oposisi bahwa ruang-ruang kritis warga dan aspirasi masyarakat bukanlah sesuatu yang dipikirkan dan menjadi kekhawatiran eksekutif. Pun terhadap respon keras dari kalangan mahasiswa.
Hal itu terjadi karena memang kekuasaan meletakkan alas pikiran pada ketidakberdayaan atau bahkan pemihakan terhadap dominasi tak terbatas kaum pemodal kuat. Diktum-diktum yang tertera pada UU Omnibus Law terbaca agenda penyingkiran hak hak warga sipil buruh, dan para pengampu tanah ulayat di area konflik lahan dan buruh. Peristiwa Rempang, Kendeng, Wadas, dan lain-lain menjelaskan hal tersebut.
Kenyataan demikian kuatnya dominasi kekuasaan yang ditopang oligarki, semakin membuka wawasan bahwa “Demokrasi di Indonesia sesungguhnya tak lebih dari sekadar perayaan kontestasi kekuasaan lima tahun sekali dan mengapa hukum sulit untuk ditegakkan dengan adil. Aspek ini berkaitan dengan karakteristik gerakan sosial yang cenderung mengambil bentuk aktivisme borjuis.” (Abdil M Mudhoffir ; 2021).
Dominannya bentuk aktivisme borjuis itu, lanjut Mudhoffir : “Membuat elemen-elemen gerakan sosial di Indonesia kurang bisa menghadirkan tantangan dan ancaman yang berarti kepada kepentingan-kepentingan yang berupaya membalik agenda demokratisasi. Tanpa kekuatan politik progresif yang koheren, tidak akan ada perlindungan hak sosial, ekonomi dan politik yang menyeluruh kepada warga, yang adalah aspek-aspek esensial demokrasi.”
Kritisisme Warga dan Politik Pilres 2024
Diakui memang, kritisisme warga sipil yang muncul menjadi gerakan protes sosial saat ini cenderung sporadis, tak memiliki pemimpin hingga tidak menjadi kekuatan yang cukup signifikan di hadapan kekuasaan. Protes-protes keras oleh aktor-aktor daerah setempat di Rempang, Kalimantan Tengah dan Barat, Wadas, dan lain-lain menjadi penanda hal tersebut. Sporadis dan berjuang sendiri-sendiri.
Sementara aktor-aktor perkotaan tidak cukup kuat membangkitkan kesadaran bersama akan perlunya satu perubahan struktural fundamental bagi perbaikan kondisi politik, ekonomi dan hak hak asasi warga.
Gerakan buruh, sebagai elemen terkuat dalam perjuangan masyarakat sipil terasa tanggung dan ragu-ragu. Entah mengapa, tidak ada seruan pemogokan massal buruh pabrik dalam menyoal UU Ciptaker yang menyudutkan buruh. Padahal, “welfare state” di Eropa diilhami oleh gerakan buruh yang begitu kuat dan menjadi sumber inspirasi bagi munculnya aturan perlindungan hak hak warga dan supremasi hukum.
Begitulah, Pilpres pun tinggal 4,5 bulan lagi pada Februari 15,2024. Wacana-wacana kritik terhadap kualitas kerja KPU dan Bawaslu tidak kunjung muncul dari aktivisme warga sipil. Meski amat potensial menimbulkan masalah serupa dengan 2019. Kampus, telah menyerah pada penyiapan perhelatan Pemilu 2024 dan bukan pada partisipasi kuat bagi pengawasan pemilu jurdil.
Politik Pilpres telah menggayuti arah perjalanan bangsa ini. Hal itu semakin membuka peta permasalahan betapa lemahnya perjuangan civil society.
Yogyakarta, 25 September 2023
Oleh : Pril Huseno, Pemerhati Kebijakan Publik
