JAKARTA, Bisnistoday – Kongres (Parlemen) Amerika Serikat kembali gagal mengeluarkan resolusi untuk membatasi wewenang Presiden AS Donald Trump dalam melancarkan perang dengan Iran.
Ini merupakan keempat kalinya mereka gagal mencapai suara bulat. Meski demikian, para anggota parlemen itu berjanji untuk mengajukan langkah tersebut setiap minggu.
Pemungutan suara yang digelar Rabu (15/4/2026) merupakan yang pertama sejak AS dan Iran menyepakati gencatan senjata selama dua minggu pada pekan lalu.
Pemerintah AS dan Iran sebetulnya telah berunding di Islamabad, Pakistan pada pekan lalu, tapi gagal menghasilkan kesepakatan yang lebih langgeng, meskipun kedua pihak telah mengisyaratkan bahwa mereka terbuka untuk putaran kedua.
Sebelum jeda pertempuran, Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengancam akan menyerang infrastruktur sipil di Iran.
Ancamannya pada 7 April yang ingin membumihanguskan Iran, hanya beberapa jam sebelum kesepakatan gencatan senjata tercapai, memicu seruan lebih lanjut agar kongres membatasi Trump dalam perang tersebut.
Seperti halnya pemungutan suara sebelumnya, resolusi pada Rabu gagal dengan komposisi suara 47 yang setuju (untuk mendukung resolusi) dan 52 menolak. Dari komposisi ini, satu anggota Partai Republik, Rand Paul, memberikan suara mendukung dan satu anggota Partai Demokrat, John Fetterman, memberikan suara menentang.
Para pendukung resolusi tersebut berpendapat bahwa Trump bertindak di luar wewenang konstitusi dalam melancarkan perang bersama Israel pada 28 Februari.
Untuk diketahui, konstitusi AS memberikan wewenang kepada kongres untuk memutuskan apakah akan berperang. Presiden hanya dapat melancarkan operasi secara sepihak dalam kasus-kasus pembelaan diri yang mendesak.
Pemerintahan Trump telah menjelaskan sejumlah alasannya untuk berperang, di antaranya berpendapat bahwa keseluruhan tindakan Iran sejak revolusi Islam pada 1979 merupakan ancaman nyata bagi AS.
Kurang transparan
Menurut Al Jazeera, sebelum pemungutan suara Rabu kemarin, Senator AS Chris Murphy menyebut konflik tersebut sebagai “perang yang kacau dan salah urus .”
Ia juga mengecam kurangnya transparansi dari pemerintahan Trump dan pengawasan dari Partai Republik di Kongres.
Senator Jim Risch, seorang Republikan, menyatakan bahwa Trump bertindak sesuai wewenangnya sebagai presiden, dan menolak resolusi.
“Trump tidak hanya memiliki hak untuk melakukan Tindakan (perang) ini, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melakukannya. Dia telah bersumpah untuk membela rakyat Amerika Serikat,” katanya.//
