JAKARTA, Bisnistoday- Pelemahan daya beli masyarakat perlu diwaspadai pada 2023. Pasalnya, beberapa industri akan menaikkan harga karena nilai tukar rupiah sudah di atas Rp15.000 per dolar AS6 sementara asumsi mereka ada di Rp14.600 per dolar AS.
Hal tersebut dikatakan oleh Ekonom Senior dari Institute for Defelopment of Economics and Finance (Indef), Aviliani dalam acara dialog pakar bertajuk “Peran APBN dalam Pemulihan Ekonomi” di Jakarta, Senin (12/12).
Ia mengatakan, depresiasi nilai tukar rupiah dan inflasi China telah meningkatkan harga bahan baku industri. Meskipun demikian, daya beli masyarakat diperkirakan dapat terjaga dengan pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Selain itu pada 2023, kenaikan biaya pinjaman bagi pelaku usaha karena kenaikan suku bunga acuan berbagai bank sentral di dunia juga menjadi tantangan.
“Kemarin kita terlambat menaikkan suku bunga acuan BI sehingga capital outflow sudah terjadi. Obligasi pemerintah yang tadinya didominasi investor asing dengan sumbangan hingga 35 persen menjadi hanya 14 persen,” katanya.
Baca juga: Pemerintah Diimbau Fokus Jaga Daya Beli Masyarakat
Ia pun mendukung usulan Kementerian Keuangan agar Devisa Hasil Ekspor (DHE) ditempatkan di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sehingga tidak ditempatkan di negara lain, yang dapat semakin memukul nilai tukar rupiah.
Pada tahun 2023, Aviliani memperkirakan permintaan ekspor akan melambat sehingga pemerintah dinilai perlu memberikan insentif hanya bagi industri yang dapat menghasilkan produk setengah jadi, yang bisa masuk ke rantai pasok global.
Masyarakat juga perlu terus diedukasi agar dapat mencari substitusi beras sebagai bahan pangan pokok yang dapat memenuhi kebutuhan karbohidrat.
“Sektor yang berkontribusi paling besar kepada perekonomian hanya pertanian, pertambangan, manufaktur, perdagangan, dan konstruksi dengan sumbangan hingga 75 persen, sehingga perlu dipikirkan bagaimana mereka berkontribusi lebih tinggi pada perekonomian,” ucapnya.
Perlambatan Ekonomi
Dalam kesempatan sama, Ekonom Institut Pertanian Bogor (IPB), Anny Ratnawati mengatakan perekonomian global tidak akan mengalami resesi tetapi melambat, dan berpotensi sedikit mempengaruhi ekspor Indonesia.
“Kalau perekonomian global melambat, yang pertama akan terdampak adalah ekspor kita. Apakah signifikan, belum tahu,” katanya.
Ia menjelaskan perekonomian global tidak akan mengalami resesi, yang ditandai dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) minus dua kuartal berturut-turut, tetapi berpotensi mengalami pelemahan pada 2023.
Pelemahan ini tampak juga pada tiga negara mitra dagang Indonesia yakni China yang diproyeksikan tumbuh sampai 4,4 persen pada 2023, Amerika Serikat tumbuh 1 persen dan India tumbuh 6,1 persen.
Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan India pada 2022 diproyeksikan lebih rendah dari tahun 2022 yang masing-masing sebesar 1,6 persen dan 6,3 sampai 6,8 persen.
“Ekspor mungkin akan terganggu, tapi tidak terlalu besar, karena ekspor kita unik. Kita memang ekspor kopi dan coklat juga, tapi penyumbang ekspor terbesar seperti besi baja, nikel, bauksit, dan batu bara itu komoditas yang tidak bisa diganti,” katanya.
Adapun dengan potensi pelemahan ekonomi global, ia mengatakan pemerintah perlu memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan melanjutkan program-program ketahanan pangan.
“Tahun depan, kalau betul ada El Nino dan kekeringan, Vietnam sudah mengatakan mereka tidak mau mengekspor beras, Amerika Serikat juga akan menahan gandumnya, jadi ini perlu diperhatikan,” ucapnya.
Program ketahanan energi juga perlu dilanjutkan melalui program pengembangan produksi energi baru dan terbarukan (EBT) seperti B30.
“Kita punya banyak CPO (Crude Palm Oil). Kalau pasar global mengalami penurunan permintaan, kita perlu mengerjakan B30 dan B40 agar permintaan domestik bisa menyerap CPO untuk mengantisipasi kelebihan produksi,” ujarnya./
