JAKARTA, Bisnistoday- Puluhan komunitas atau serikat mahasiswa menilai niat untuk menunda Pemilu pada Ferbruari 2024 mendatang merupakan langkah melawan konstitusi demi memperkuat kekuasaan dan kekayaan para penguasa. Penundaan pemilu 2024 merupakan bukti nyata ciderai hati rakyat.
Seperti diketahui, isu penundaan Pemilu 2024 kembali dilontarkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar dan Partai Golkar Airlangga Hartarto. Tokoh politik ini, mengusulkan ditundanya pemilu yang semestinya dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang.
Delpedro Marhaen, Jubir Blok Politik Pelajar dengan lantang mengatakan, isu baik penundaan Pemilu 2024 maupun amandemen konstitusi merupakan fenomena yang seharusnya sudah bisa diprediksi sejak terpilihnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden di tahun 2014.
Juru bicara dari aleansi mahasiswa ini menuturkan, terpilihnya Jokowi memberikan stabilitas bagi elit politik-ekonomi untuk mempertahankan kekayaan dan kekuatan melalui penguasaan negara. Hal ini ditunjukkan dengan upaya mengurangi sistem pengawas terhadap pemerintah pusat dengan intervensi terhadap partai politik di tahun 2016, represi terhadap masyarakat sipil, dan disahkannya UU KPK dan UU MK di tahun 2019 dan 2020. Setelahnya, agenda elite politik-bisnis terjalankan melalui UU Minerba dan UU Cipta Kerja.
“Namun, perlu disadari juga bahwa tidak ditundanya Pemilu 2024 bukan berarti kemenangan masyarakat sipil,” ujar Delpedro Marhaen di Jakarta, Senin (28/3).
Menurutnya, sistem pemilu sudah rusak dengan biaya pemilu yang mahal dan tingginya batas ambang parlemen dan presiden sehingga sulit memunculkan pilihan alternatif. Riset yang dilakukan oleh LIPI telah menunjukan partai mengalami masalah kaderisasi dan hubungan dengan masyarakat berdasarkan politik uang dibandingkan program.
Lebih parahnya, lanjut Delpedro dari kondisi serba runyam ini, tidak ada satu pun koreksi konstitusional yang dilakukan lembaga kekuasaan lain kepada pemerintah. Oleh karena itu, biarkanlah para mahasiswa yang mengarahkan kepalan tangan kepada mereka yang dengan sadar melangkahi konstitusi.
“Akibat mampetnya saluran koreksi tersebut, maka niscaya yang terjadi meledaknya kemarahan mahasiswa di jalanan, mulai dari Malang, Medan sampai Mamuju. Dan itu baru permulaan saja,” terangnya.
Dalam waktu dekat ini, mahasiswa Jakarta akan bergolak menentang wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kami menyerukan kepada mahasiswa di daerah lain untuk segera membentuk konsolidasi melakukan perlawanan semesta terhadap upaya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Pemilu adalah soal politik, tetapi tidak berarti bahwa ia tak dapat dikaitkan dengan moral. Inilah antara lain contoh, bahwa politik yang tidak disertai dengan moral tidak dapat bertahan lama dalam ketenangan,” tukasnya.
Menurutnya, problem utama dari situasi yang makin memburuk saat ini adalah rezim yang bebal, culas, dan tamak. Bila pemilu 2024 ditunda, atau pun masa jabatan presiden diperpanjang maka akan terjadi presiden dituduh sebagai pelanggar UUD 1945. Lantas, ia akan kehilangan legitimasi dan kondisi semakin menjadi buruk. Saatnya kita bikin perhitungan./
