JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah sedang menata ulang penyaluran dan pengawasan subsidi gas LPG 3 Kg agar tepat sasaran, harga dan volume. Penataan ini juga sebagai upaya mencegah kebocoran subsidi tahun 2025 yabg sudqh mencapai Rp 87,5 triliun yang diduga 60%.
Staf Khusus Wapres RI, drg. Tina Talisa, M.Ikom melakukan diskusi special dengan pedagang kaki lima (gorengan, bakso dan warung kopi), serta Asosiasi PKL Indonesia di PG Center’s Jakarta, Jumat, (28/2).
Staf Khusus Wapres RI, drg Tina Talisa, M.Ikom lakukan diskusi special dengan pedagang kaki lima (PKL) terkait upaya pemerintah menata ulang penyaluran dan pengawasan subsidi gas LPG 3 kg.
Memurut Ketum Asosiasi PKL Indonesia (APKLI), Kedatangan Tina Talisa sebagai keberlanjutan pertemuan APKLI dengan Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia sebelumnya. “Kita berharap aspirasi kawulo alit rakyat kecil, PKL, usaha mikro, petani dan nelayan sasaran didengar oleh pemerintah.”
Ali menguraikan, revisi Perpres RI 104/2007 untuk memdorong subsidi gas LPG 3 kg tepat sasaran, harga dan volume, serta tidak terjadi kebocoran.
Pada kesempatan ini, Stafsus Wapres RI bertanya ke Pak Gani PKL Gorengan, Pak Kartim PKL Bakso dan Hj Andii Sukma Warung Kopi perihal gas melon, baik sebelum, saat dan sesudah kebijakan pemerintah akan dilakukan perubahan.
Tina Talisa menegaskan bahwa gas LPG 3 kg merupakan subsidi pemerintah dan diperuntukan bagi yang berhak menerima. Saat ini pemerintah sedang menata ulang kebijakan penyaluran dan pengawasannya. Pedagang kaki lima, atau usaha mikro bagi pemerintah adalah pejuang ekonomi. “Bukan saja menggerakkan ekonomi, lebih dari itu, punya peran besar dalam pembangunan SDM Indonesia.”
Tina Talisa mengatakan, seperti Pak Gani PKL gorengan omset Rp 24 juta sebulan atau Rp 288 juta/tahun (1,5 tabung/hari), Pak Kartim PKL bakso omset Rp 30 juta/bulan atau Rp 360 juta/tahun (1/2 tabung/hari), juga Hj Andi Sukma dengan omset Rp 360 juta/tahun (2-3 tabung/hari) masuk kategori usaha mikro berhak menerima subsidi gas LPG 3 kg.
:Jadi yang kaya serta usaha kecil, menengah dan besar tidak berhak mendapatkan subsidi pemerintah, tegas Staf Khusus Wapres RI drg Tina Talisa M.Ikom.”
Turut hadir, Bendahara Umum, Rizal S Iman, Waketum Meihadir Ahmad, Ketua, Suyanto, serta Ketua DPW Jakarta Sures, Ketua DPD Se-Jakarta, serta Ratu Sofi Yulinar Ketua DPD Lebak Banten beserta jajaran.
