JAKARTA, Bisnistoday– Gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan di satuan pendidikan negeri mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi negeri (PTN) dinilai dapat menjadi momentum untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9). Presiden menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas kebijakan pendidikan gratis, termasuk pendidikan negeri dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri.
Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D. menilai gagasan tersebut merupakan agenda besar yang perlu segera diterjemahkan pemerintah menjadi kebijakan konkret. Menurutnya, pendidikan gratis bukan sesuatu yang mustahil karena fondasinya telah dibangun sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui kebijakan wajib belajar 12 tahun.
“Bukan hal yang mustahil menjalankan pendidikan gratis karena lebih separuhnya sudah selesai dijalankan oleh SBY 20 tahun yang lalu,” kata Didik di Jakarta, Minggu (20/9).
Menurut Didik, pemerintah selanjutnya dapat memperluas cakupan pendidikan gratis hingga tingkat SMA melalui konsep wajib belajar 15 tahun. Sejumlah pemerintah daerah, kata dia, telah menjalankan berbagai bentuk kebijakan pendidikan gratis hingga jenjang SMA.
“Sekarang Presiden Prabowo tinggal melanjutkan untuk wajib belajar 15 tahun, yakni pendidikan gratis untuk sekolah menegah atas negeri,” ujarnya.
Tantangan Pendidikan Tinggi
Didik menilai tantangan terbesar justru berada pada pendidikan tinggi. Pembiayaan PTN perlu ditata agar kemampuan ekonomi tidak menjadi hambatan bagi calon mahasiswa. Ia juga menyoroti jalur mandiri dan komersialisasi penerimaan mahasiswa baru.
“Dengan adanya korupsi berulang dan adanya gerakan baru Presiden ini, maka jalur mandiri dan praktek komersialisasi penerimaan mahasiswa baru PTN harus dihentikan,” ujar Didik.
Ia mengusulkan sistem penerimaan mahasiswa tetap berbasis meritokrasi dan kemampuan akademik, sekaligus memberikan prioritas kepada masyarakat kurang mampu. PTN, menurutnya, tidak seharusnya dibebani tugas mencari pembiayaan secara komersial.
Didik juga mengusulkan efisiensi dan right sizing perguruan tinggi. Pemerintah dapat memberikan dukungan operasional sesuai skala masing-masing PTN, sementara pembagian peran antara PTN dan PTS perlu diperjelas.
Penataan Anggaran
Untuk merealisasikan pendidikan gratis hingga PTN, Didik menilai pemerintah perlu menata kembali alokasi anggaran pendidikan nasional. Sebagian anggaran dapat diarahkan untuk membangun skema pembiayaan pendidikan tinggi negeri.
“Dengan mengambil sebagian kecil dari 769 trilyun dana pendidikan, maka pendidikan gratis untuk PTN bisa dimulai,” kata Didik.
Menurutnya, momentum tersebut dapat digunakan pemerintah untuk merancang mekanisme pembiayaan dan tahapan implementasi yang jelas. Penataan hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PTN, dan PTS juga diperlukan agar kebijakan pendidikan gratis dapat berjalan berkelanjutan.
“Semangat presiden yang berapi-api seperti itu justru kesempatan baik dunia pendidikan untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana cita-cita konstitusi,” tutur Didik./
