JAKARTA, Bisnistoday – Reshuffle Menteri Keuangan oleh Presiden menimbulkan banyak perdebatan. Langkah politik ini dinilai sebagian kalangan sebagai upaya memperbaiki kinerja ekonomi, namun para pakar menegaskan bahwa pergantian tersebut bukanlah solusi instan.
Dalam diskusi panel bertajuk “Reshuffle Menyembuhkan Ekonomi?” di Universitas Paramadina, sejumlah ekonom dan praktisi memberikan pandangan kritis mengenai dampak reshuffle terhadap kondisi fiskal dan arah APBN 2026.
Direktur Program INDEF, Eisha Maghfiruha Rachbini, menyoroti persoalan struktural yang menghambat pemulihan ekonomi Indonesia. “Pertumbuhan ekonomi di atas 5% memang terlihat positif, tetapi daya beli masyarakat stagnan dan kelas menengah justru menyusut. Lebih dari 59% pekerja kini berada di sektor informal, ini menjadi tanda bahaya,” jelasnya.
Menurut Eisha, APBN 2026 akan membutuhkan alokasi anggaran besar untuk program prioritas, sementara penerimaan pajak diprediksi sulit naik signifikan. “Target pajak semakin tidak realistis, sementara kebutuhan belanja terus meningkat. Inilah tantangan terberat bagi Menkeu baru,” tambahnya.
Tax Ratio Anjlok, Beban Utang Meningkat
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai reshuffle ini tidak otomatis memperbaiki fundamental ekonomi. “Masalah utama kita adalah fiskal. Tax ratio hanya 9,6%, di bawah standar internasional. Belanja negara untuk bunga utang sudah tembus 19–29%, padahal batas aman hanya 10%. Ekonomi kita sedang tidak sehat,” ujarnya.
Wijayanto juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian. “Setiap pernyataan Menteri Keuangan akan direkam pasar. Jangan sampai overpromise. Fokus pada disiplin fiskal, perbaikan manajemen utang, dan dorong ekonomi bawah tanah (underground economy) masuk ke sektor formal agar basis pajak meningkat,” tegasnya.
Tantangan Etika dan Candu Utang
Dari sisi media, Pemimpin Redaksi InfoBank, Eko B. Supriyanto, menilai masalah ekonomi tidak bisa diatasi hanya dengan reshuffle. “Problem kita bukan kekurangan uang, tapi kebanyakan kasus korupsi. Ekonomi bukan hanya soal angka, tapi juga soal moral dan etika. Menteri Keuangan baru harus bisa menghentikan candu utang yang terlalu lama menjadi andalan kebijakan,” katanya.
Eko menilai penerapan kebijakan seperti modern monetary theory dan burden sharing dengan Bank Indonesia harus benar-benar diarahkan untuk memperbaiki struktur ekonomi, bukan sekadar menambah beban utang.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa kondisi APBN saat ini tidak sehat. “APBN kita berantakan. Kalau industri tidak jalan, APBN tidak akan mampu mendorong pertumbuhan. Reshuffle ini harus diikuti dengan pembenahan nyata, bukan sekadar pergantian wajah,” tegasnya.//
