JAKARTA, Bisnistoday – Selama sepuluh tahun terakhir, kehidupan rakyat jelata di Indonesia makin merana. Tingkat pengangguran yang meningkat, harga kebutuhan pokok makin sulit dijangkau, rakyat terpaksa berjualan apa saja untuk hidup keseharaianya, sehingga pekerja non formal melonjak. Begitupun amanah reformasi tidak berjalan sesuai harapan dan bahkan makin terabaikan. Rakyat hidup miskin dalam kesulitan, diatas tanah negara yang kaya.
Hal ini terungkap dalam Diskusi Publik INDEF dan Universitas Paramadina: ‘’Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa’’ di Jakarta, Senin (19/8). Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin dalam diskusi tersebut mengutarakan, negara yang semula luar biasa tapi dijalankan dengan pengabaian terhadap fungsi-fungsinya dalam menyejahterakan dan melindungi rakyatnya, bisa jadi tiba-tiba menjadi ‘’bekas negara.”
Situasi Indonesia mirip seperti sebuah mobil rongsok yang tidak pernah dirawat, abai terhadap kondisi, tiba-tiba bisa menjadi mobil macet dan akhirnya jadi rongsokan. Bisa jadi negara itu dihadapkan mendadak pada situasi yang sangat rumit dan berat.
Anak kandung reformasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahakamah Konstitusi (MK), Desentralisasi Daerah, semuanya tidak menghasilkan kebaikan tapi akhir-akhir ini justru memunculkan permasalahan. Para kepala daerah banyak tersangkut masalah. Ketua KPK ternyata tersangka Korupsi, begitu juga MK dan Mahkamah Agung (MA). Indikator-indikator itu menjadi sinyal bahwa negara semakin dekat pada titik dimana negara tidak bisa lagi menjalankan fungsinya. Begitulah pernah terjadi pada 1998.
Sejak 2018, menurut Samirin, indeks persepsi korupsi Indonesia terus melejit dari 17 ke 40. Itu titik puncak prestasi kita dalam pemberantasan korupsi. Setelah 2018 melorot drastis dari 17 ke 34 dalam waktu kurang dari 4 tahun. Ini adalah indikasi bahwa negara sedang punya masalah besar.
Analisis presiden per presiden ternyata Megawati dan Gus Dur berkontribusi dalam perang melawan korupsi. SBY jilid 1 dan 2 juga berperang dan indeks melejit 14 point. Selama 9 tahun jokowi, indeks stagnant, skor dari 34 ke 34. Pada akhir masa jabatan jokowi, tren indeks persepsi korupsi meluncur ke bawah sangat cepat. kalau tidak ada perbaikan, maka indeks itu akan meluncur lebih cepat lagi pada tahun-tahun mendatang.
Dua indeks yang lain, lanjut Wijayanto, demokrasi dan kebebasan pers, juga menurun tajam. Kebebasan pers meluncur ke level 51,2 artinya media alami kesulitan untuk ekspresikan sesuatu apa adanya. Indeks demokrasi juga turun tajam. Kejadian di Pilpres 2024 dan Pilgur indeks demokrasi berpeluang besar turun. Tiga indikator di atas adalah indikator yang valid, tentang kemerosotan yang terjadi di Indonesia. Yang dikhawatirkan, ketika ‘’tipping point’’ masalah itu muncul bersamaan, maka Indonesia akan sangat parah.
Krisis Moral Kepemimpinan
Didin S Damanhuri, Guru Besar Universitas Paramadina banyak masalah moral berbangsa yang kompleks dan berat, sedang melanda Indonesia saat ini. Dalam 2 tahun terakhir, ada teater dari pemimpin yang ambisius ingin berkuasa selama 3 periode yang gagal, dilanjutkan lagi upaya penundaan pemilu yang juga gagal, dan akhirnya ditempuh dengan merekayasa MK dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga terpilihlah Gibran Rakabuming, sang anak, menjadi wakil presiden dengan segala kontroversinya.
Setelah pemilu 2024, muncul gugatan tentang Pilpres yang disebutkan penuh kecurangan, dengan segala bukti-bukti yang disampaikan. Namun pada akhirnya ketua MK memutuskan bahwa Hasil Pemilu 2024 sah. Meski ada 3 dissenting opinion dari hakim MK.
Muncul ekosistem politik yang sungguh buruk secara moralitas, ketika Airlangga Hartarto dipaksa mundur sebagai Ketua Umum Golkar. Spekulasi yang beredar yang bersangkutan telah dipanggil oleh Jokowi dan berdiskusi selama 2 jam, di mana akhirnya Airlangga memilih mundur sebagai ketua Golkar, dan ajaibnya, pemanggilan dirinya oleh Kejaksaan menjadi batal. Juga kasus lain seperti pemaksaan membuka jilbab kepada 18 wanita paskibraka oleh BPIP. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya dibolehkan.
DIdin S Damanhuri mengatakan, ilustrasi-ilustrasi di atas adalah gambaran terjadinya krisis moral kepemimpinan yang berdampak sangat luas selama 10 tahun terakhir. Dengan berbagai peristiwa yang memperlihatkan terjadinya pelanggaran etik berat misalnya oleh ketua MK yang meloloskan Gibran, juga ketua KPU yang berbuat hal sama.
Moral atau etik adalah sebuah pedoman ketatanegaraan yang harus dipatuhi oleh para elit negara, yang notabene telah diabaikan termasuk pada Pancasila dan UUD 45.
Analisis yang muncul, semua kebanalan itu adalah akibat dari Narcistic Personality Disorder (NPD) sebuah gejala kejiwaan dengan bukti yang sangat ilmiah, atau sebuah praktik konsepsi kekuasaan Jawa yang dipakai untuk menganalisis keadaan saat ini.
Hukum menjadi alat politik yang digunakan untuk membangun ambisi kekuasaan. Para Pimpinan parpol yang mempunyai kasus hukum tersandera secara politik, dan akhirnya dimanfaatkan untuk menuruti apapun kehendak kekuasaan.
Belum lagi, alokasi anggaran untuk pemberantasan kemiskinan menjadi tidak serius. Contoh, pemberian dana desa yang tidak ada evaluasi serius. Bansos dijadikan alat politik yang digunakan untuk memenangkan pemilu. PHK juga makin tinggi, dan berujung lari ke sektor informal yang meningkat menjadi 70 jutaan orang, dan sangat rawan serta tidak terlindungi oleh jaminan sosial dsb.
Tidak terkendalinya harga kebutuhan pokok, akibat bansos yang dijadikan alat politik yang berdampak pada harga kebutuhan pokok rumah tidak terkendali sampai saat ini.
Faisal Basri Ekonom Senior INDEF menjelaskan, asal kata ekonomi ‘’Oikos Nomos’’ yang berarti aturan rumah tangga, menjadi ruh dari ekonomi. Ilmu ekonom sejak awal sesungguhnya berbicara bagaimana melindungi yang paling lemah. Mereka yang kuat, tidak usah diurus oleh negara, tetapi diatur oleh negara. Tugas negara, melindungi yang lemah.
Ikatan aturan dalam kehidupan rumah tangga, adalah contoh dari aturan dalam kehidupan ekonomi, yang semestinya semuanya patuh ada ikatan peraturan. Kecuali hidup dalam hukum rimba. Kita bicara tatanan sosial untuk mengatur hidup 280 juta orang. Karenanya harus lebih seksama.Ada hal tidak transprran di mana dana kompensasi menjadi ratusan triliun rupiah. itu bukanlah item-item subsidi. Tidak ada detail dari apa itu pengeluaran lain-lain.//
