LONDON, Bisnistoday – Indonesia mengharapkan dukungan Inggris untuk menerima sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan, dan Energi Inggris Richard Henry Ronald Benyon bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di London.
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga turut mendampingi dalam peretamuan tersebut mengatakan, “Pertemuan Menko Bidang Perekonomian dengan Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan, dan Energi Inggris membicarakan tentang upaya memperkuat hubungan kedua negara. Indonesia juga mengharapkan dukungan Inggris untuk menerima sertifikasi RSPO Indonesia. Sertifikasi RSPO merupakan salah satu bentuk pengakuan internasional atas praktik keberlanjutan dalam industri minyak sawit,” kata Wamendag Jerry pascapertemuan.
Wamendag Jerry menyatakan, pemerintah Indonesia telah secara aktif memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada para petani kelapa sawit untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik keberlanjutan dan persyaratan sertifikasi RSPO. Pemerintah juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan kelapa sawit besar untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi RSPO dan mendorong penerapannya di seluruh industri.
Selain sertifikasi RSPO, terdapat juga sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sertifikasi ISPO dibentuk pada 2009, diperkenalkan pada 2011, dan mulai diterapkan pada 2012 untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia.
Menurut Wamendag Jerry, sertifikasi ISPO bertujuan untuk memastikan produksi minyak sawit di Indonesia berkelanjutan dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sertifikasi ISPO ikut berpartisipasi dalam mendukung pengurangan gas rumah kaca. Persyaratan dan tata cara sertifikasi ISPO diatur dalam Pasal 8–14 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
Wamendag Jerry mengutarakan, Indonesia menaruh perhatian terhadap undang-undang lingkungan hidup Inggris terkait uji tuntas komoditas yang berisiko terhadap hutan. Undang-undang ini dikhawatirkan akan berdampak pada perdagangan produk-produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit.
Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi minyak kelapa sawit Indonesia diperkirakan mencapai 50,07 juta ton pada 2023. Angka tersebut naik sebesar 7,15 persen dibandingkan pada 2022 yang mencapai 46,73 juta ton.
Komitmen Positif Inggris
Menteri Negara untuk Iklim, Lingkungan, dan Energi Inggris Richard Benyon menjelaskan, pemerintah Inggris menyambut baik permintaan Indonesia dan berkomitmen untuk mendukung upaya Indonesia dalam memastikan industri minyak sawit mereka memenuhi standar keberlanjutan yang diakui secara internasional. Pemerintah Inggris juga akan mempertimbangkan standar dan sertifikasi yang sudah berlaku di negara mitra, seperti RSPO dan ISPO.
“Pemerintah Inggris akan menerapkan aturan hukum yang berbeda dengan Uni Eropa. Kami ingin membangun rantai pasok produk keberlanjutan dengan Indonesia yang tidak berisiko bagi kelestarian hutan,” papar Benyon.
Mengakhiri pertemuan, kedua negara sepakat untuk terus melanjutkan dialog Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) sebagai forum global. Forum tersebut menjadi wadah diskusi informal antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dari negara produsen maupun negara konsumen yang terlibat dalam perdagangan komoditas terkait deforestasi hutan tropis./
