JAKARTA, Bisnistoday – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Diminta untuk meningkatkan penyelidikan terhadap pengusahaan Jalan Tol yang diindikasikan merugikan keuangan negara. Peluang kerugian, terjadi dari awal perencanaan, penetapan tarif dan konsesi hingga penyelesaian dana bergulir tanah.
“Ya harus kredibel, gimana bisa menarik investor kalau penyelenggaranya saja tidak kredibel? Penyelidikan KPK harus didukung, kalau memang ada penyimpangan pengusahaan jalan tol, demi keberlanjutan investasi jalan tol itu sendiri,” ungkap Pengamat Investasi Infrastruktur, Leny Maryouri PhD, di Jakarta, Minggu (12/3).
“Dan kita bisa mengakui penyelenggaran Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang paling mature itu pada jalan tol ini, dan telah menjadi contoh untuk menarik investasi pada pembangunan infrastruktur lainnya, sehingga segala perbaikan baik kebijakan, pengawasan dan pengelolaan jalan tol kita dukung penuh,” tambahnya.
Pendapat Leny, sebagai respon atas temuan KPK oleh Kepala Satuan Tugas Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Juliawan Superani di media, belum lama ini. Menurut Superani, permasalahan utama penyelenggaraan jalan tol tersebut mulai dari proses persiapan, pelelangan, pendanaan, konstruksi, operasi pemiliharaan, dan pengambilalihan konsesi.
Antara lain, KPK menilai tidak akuntabelnya perencanaan pembangunan dari aspek perencanaan jalan tol masih diatur melalui SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2020 tentang Juknis Perencanaan Jalan Tol.
“Akibatnya, substansi perencanaan yang dilakukan belum mempertimbangkan pelbagai perspektif. Contohnya perencanaan yang ada belum mempertimbangkan adanya kompetisi antar ruas tol. Alhasil, pemerintah tidak mendapat manfaat maksimal atas alokasi dana pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol,” tutur Superani.
KPK juga mendeteksi lemahnya akuntabilitas lelang pengusahaan jalan tol. Dokumen lelang yang hanya mengacu pada basic design tidak cukup memberikan gambaran atas kondisi teknis dari ruas tol yang akan dilelangkan.
Akibatnya, lanjut Supreni, pemenang lelang akan mengubah item yang dikompetisikan dalam dokumen lelang seperti tarif dan masa konsesi, karena adanya penambahan nilai konstruksi pasca penyusunan Rencana Teknik Akhir (RTA).
Kemampuan Teknis dan Pendanaan
Leny mengatakan, saat ini semakin terbuka kesempatan bagi Swasta baik dari dalam dan luar negeri untuk masuk ke pembangunan jalan tol. Diperlukan pengembang jalan tol yang mempunyai kemampuan teknis dan pendanaan yang real.
“Karena proyek jalan tol memerlukan investasi yang sangat besar, sehingga pengembang jalan tol harus memiliki dukungan pendanaan yang real,” tuturnya.
Menurut Leny, dengan keterlibatan swasta murni, dipastikan akan mengutamakan efisiensi dan sustainability of investment, atau investasi yang bisa berkelanjutan. “Sehingga pasti akan menghindari mark up proyek dan penundaan pelaksanaan proyek,” terangnya.
Bagi pengembang jalan tol swasta, menurut Leny, perlu dukungan pemerintah terutama untuk pembebasan tanah harus dibiayai dan dilaksanakan oleh pemerintah. Demikian juga kemudahan serta percepatan proses perijinan.”Dengan begitu, dapat memberikan kepastian bagi swasta untuk meletakan investasinya,” paparnya.
Benturan Kepentingan
Didalam temuanya, KPK menilai adanya dominasi investor jalan tol yang merangkap sebagai kontraktor.Dari hasil kajian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa BUMN Karya menjadi investor untuk ruas jalan tol non-penugasan pada 28 dari 42 ruas atau setara dengan 61,9 persen.
Keterlibatan dalam pengusahaan jalan tol menjadi strategi perusahaan karya untuk mendapatkan pekerjaan konstruksi (feeding construction).
“Akibatnya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berada di dua kepentingan berkaitan dengan memastikan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan secara bersamaan mengoptimalkan peluang untuk memaksimalkan marjin melalui kegiatan jasa konstruksi,” terangnya.
“Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi menjadi tidak akuntabel dengan menunjuk dirinya sendiri atau terafiliasi sehingga harganya meningkat,” terang Superani.
Tidak hanya itu, KPK menilai pengawasan pengusahaan jalan tol lemah karena belum adanya mitigasi permasalahan yang berulang terkait pemenuhan kewajiban BUJT dalam mengimplementasikan PPJT. Benturan kepentingan akibat rangkat jabatan, dan belum adanya integrasi data informasi pelaksanaan klausul PPJT turut berkontribusi menjadi penyebab lainnya.
Akibatnya, adendum selalu menjadi pilihan untuk menyelesaikan permasalahan yang cenderung berulang/serupa. Selain itu pelaksanaan tugas pengawasan rentan tercederai, dan implementasi pelaksanaan kewajiban BUJT tidak terpantau secara maksimal.
Hal lainnya, menurut Superani, mekanisme penyerahan pengelolaan jalan tol kepada BUMN ataupun pengalihan status menjadi jalan bebas hambatan non tol sebagaimana amanah UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Jalan belum diatur lebih lanjut. Akibatnya, belum jelasnya mekanisme proses lanjutan pascapelimpahan hak konsesi BUJT ke pemerintah.
Kewajiban Dana Bergulir
KPK mendapatkan informasi tidak semua BUJT membayarkan dana bergulir dan pengadaan tanah jalan ke pemerintah. Kondisi ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dalam memastikan pelaksanaan kewajiban pembayaran BUJT. Terdapat 12 BUJT yang belum mampu mengembalikan dana BLU sebesar Rp 4,2 triliun dan delapan di antaranya belum dapat menyelesaikan pembayaran pada 2024.
“Selain itu, belum ada informasi terkait pembayaran terhadap nilai tambah bunga dana bergulir sebesar Rp 394 miliar yang merupakan pendapatan negara. Akibatnya, terdapat potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,5 triliun,” tutur Superani./
