JAKARTA, Bisnistoday – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo bersikap tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertindak bertentangan dengan program pemerintah. Apabila terdapat ASN Kementerian PU yang tidak bertanggungjawab terhadap kinerjaanya masing-masing dipersilahkan berhenti atau keluar dari ASN.
Hal ini seperti yang terjadi saat Menteri PU, Dody Hanggodo ketika kunjungan kerja di Sekolah Rakyat di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 11 April 2026, belum lama ini. Dody terlihat meluapkan kemarahannya terhadap kondisi ASN yang bertugas di lapangan. “Kalau kemarin saya masih umur 20 tahun, saya tonjok tuh,” ujarnya jengkel, merespons kinerja bawahannya.
Masih dalam peristiwa yang sama, Menteri Dody kembali menegaskan sikapnya soal loyalitas Aparatur Sipil Negara terhadap program pemerintah. “Kalau enggak suka dengan Program Pemerintah, keluar dari ASN! Berhenti jadi ASN! Jangan buat begini,” cetusnya.
Pernyataan yang disampaikan dalam suasana emosional tersebut kemudian memperkuat persepsi publik tentang gaya komunikasi Menteri Dody Hanggodo yang semakin keras dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, berubah menjadi pertanyaan yang lebih besar, sejauh mana ruang berpikir masih tersedia di dalam birokrasi?
Di tengah sorotan terhadap kementeriannya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo justru melontarkan pernyataan yang memperluas kontroversi. Pernyataannya yang seharusnya menjadi pesan internal soal disiplin birokrasi meluas menjadi perdebatan publik.
Pendapat Para Pengamat
Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menilai bahwa loyalitas ASN tidak dapat dipisahkan dari kemampuan untuk berpikir kritis.“ASN memang harus loyal kepada negara dan pemerintah yang sah. Tapi loyalitas itu tidak berarti kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Kritik internal penting untuk mencegah kesalahan kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyoroti pentingnya komunikasi dalam birokrasi. “Kalau komunikasi tidak tepat, bisa menimbulkan tafsir yang berbeda. Itu yang sering terjadi,” katanya.
Tokoh antikorupsi Teten Masduki menekankan bahwa transparansi menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik. “Tanpa transparansi yang memadai, publik akan sulit membedakan mana penegakan hukum dan mana sekadar narasi,” ujarnya.
Hingga kini, proses penyidikan masih berjalan. Belum ada kesimpulan final mengenai dugaan pelanggaran yang sedang didalami.Namun di luar proses hukum tersebut, satu hal sudah terjadi: narasi yang berkembang di ruang publik tidak lagi tunggal.
Ia bergerak dari pembersihan internal ke kritik terhadap pegawai, hingga penegasan loyalitas, dan kini berhadapan dengan realitas proses hukum yang lebih kompleks.
Dalam situasi seperti ini, kejelasan informasi dan konsistensi komunikasi menjadi kunci. Karena ketika keduanya tidak berjalan seiring, ruang kosong yang muncul akan dengan cepat diisi oleh spekulasi. Dan di situlah, persoalan tidak lagi hanya soal apa yang terjadi di dalam kementerian, melainkan juga bagaimana publik memahami apa yang sedang terjadi./
