JAKARTA, Bisnistoday – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai pengelolaan sawit secara berkelanjutan dapat mendorong perekonomian rakyat. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, produksi kelapa sawit yang semakin meningkat akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan negara atau devisa dari sawit pada 2022 mencapai USD39,07 miliar dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Tahun ini, dalam kurun Januari hingga Mei 2023, nilai ekspor sawit mencapai USD11,72 milliar. “Tanpa adanya sawit, maka neraca perdagangan maka turun,” tutur Eddy dalam Seminar Nasional bertema ‘Sawit Memerdekakan Rakyat Indonesia dari Kemiskinan’ yang diselenggarakan SAWITKITA.ID di Jakarta, Selasa (8/8).
Tingkat konsumsi minyak sawit di dalam negeri dalam empat tahun terakhir terus naik, berkisar 30-40% meskipun dari segi produksi tahunan relatif stagnan di level 51 juta ton. Lonjakan konsumsi ini utamanya imbas dari mandatori penyerapan biodiesel di dalam negeri, seperti B35.
Dari segi ekspor sawit Indonesia terjadi kenaikan di beberapa negara pada 2022 seperti India, Pakistan, Amerika Serikat. Ekspor ke beberapa negara tersebut juga kembali meningkat pada tahun ini, kecuali di AS.
Produksi Sawit Makin Optimal
Dari segi pertumbuhan luas lahan, kelapa sawit paling rendah atau jauh lebih kecil dari dibandingkan kedelai. Namun dari tingkat produksi, sawit jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas lain sebagai penghasil minyak nabati. “Produktivitas minyak (CPO) kelapa sawit jauh lebih tinggi dari pada tanaman lain, seperti biji bunga matahari (sun flower), kedelai, dan lainnya,” ujarnya.
Eddy mengungkapkan, saat ini Indonesia mengalami tantangan yang harus segera diatasi. Tantangan itu yakni persoalan produksi dan produktivitas yang relatif stagnan dan cenderung turun. Sementara konsumsi dalam negeri terus meningkat (pangan, biodiesel, oleokimia), volume ekspor cenderung menurun.
Tantangan lainnya yaitu persoalan kepastian berusaha di industri sawit, perkebunan sawit yang teridentifikasi masuk kawasan hutan sudah tertanam, soal perizinan dan HGU. Kemudian, adanya kebijakan yang cepat berubah seperti kasus tata kelola minyak goreng, tuntutan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) sebesar 20%.
Selain itu, masih adanya kampanye negatif industri sawit, pelabelan “palm oil free” pada beberapa produk yang mengandung minyak nabati. Bahkan, ada juga kampanye negatif di beberapa buku pelajaran siswa.
Tantangan Peremajaan Sawit
Realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR) pada 2017-2023 juga masih menjadi tantangan. Beberapa kendala di lapangan masih ada penyimpangan, sulitnya mencari pendamping, alas hak tanah petani, dan lainnya. “Kita berharap sinergitas pemerintah dan dunia usaha dalam tata kelola perkebunan sawit dan ekosistem bisnisnya. Sebab tidak dimungkiri ada jutaan rakyat yang bergantung hidupnya dari kebun sawit,” terangnya.
Eddy mengapresiasi kerja pemerintah yang dianggapnya sudah on the track, terutama melakukan PSR. “Industri kelapa sawit mempunyai peranan yang strategis terutama sebagai sumber devisa, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah, sehingga perlu terus dijaga dan dirawat kesinambungannya,” katanya.
Dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit, perlu segera dilakukan peningkatan dan percepatan implementasi program PSR terutama melalui jalur kemitraan. Perlu diupayakan program intensifikasi dengan pendampingan dan bantuan pembiayaan, adanya kepastian hukum bagi perusahaan yang sudah berjalan dan telah mempunya perizinan dan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Mengingat perkebunan kelapa sawit adalah investasi jangka panjang dan diperdagangkan di pasar internasional, menurut Eddy Martono diperlukan kebijakan dan pengaturan pemerintah yang pasti dan tidak cepat berubah.
“Dengan adanya pengelolaan data yang baik, makanya implikasinya akan memudahkan bagi pemerintah dalam membuat regulasi kebijakan yang tepat untuk melindungi kelapa sawit atau komoditas lainnya secara berkelanjutan, termasuk berdampak dalam menopang ekonomi nasional,” paparnya./
