JAKARTA, Bisnistoday – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 15 Maret 2024 mengalami surplus Rp22,8 triliun atau 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin (25/03) menjelaskan, nilai surplus tersebut diperoleh dari pendapatan negara yang lebih tinggi dari belanja negara.
“Pendapatan negara tercatat sebesar Rp493,2 triliun atau setara dengan 17,6 persen dari target yang sebesar Rp2.802,3 triliun,” tambah Menkeu.
Capaian tersebut terkontraksi sebesar 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Pertumbuhan penerimaan negara sangat tinggi di 2021 dan 2022, itu tetap bisa terjaga pada 2023, dan kita tahu itu akan mengalami koreksi. Jadi, sekarang pertumbuhan pendapatan negara negatif 5,4 persen,” jelas Sri Mulyani.
Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp399,4 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp342,9 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp56,5 triliun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp93,5 triliun dan hibah Rp0,2 triliun.
Sementara belanja negara tercatat sebesar Rp470,3 triliun. Nilai itu setara dengan 14,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3.325,1 triliun.
Berbeda dengan pendapatan negara yang terkoreksi, belanja negara mengalami pertumbuhan yang signifikan, yakni sebesar 18,1 persen yoy.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp328,9 triliun yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp165,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp163,4 triliun. Adapun transfer ke daerah tercatat sebesar Rp141,4 triliun.
Keseimbangan primer juga tercatat menunjukkan kinerja positif, yakni sebesar Rp132,1 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total Pendapatan Negara dikurangi Belanja Negara di luar pembayaran bunga utang.
Dengan demikian, Bendahara Negara itu menyatakan kinerja APBN per 15 Maret 2024 tetap solid, yang tercermin pada kinerja seluruh posturnya yang tetap on-track.
Pajak Komponen Penting
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu minta masyarakat segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mengingat peran pajak yang menjadi komponen penting dalam fiskal negara.
“Kita lihat bahwa pajak menjadi komponen yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan bernegara, terutama bagi masyarakat yang mendapatkan banyak dukungan dari pemerintah. Saya mengimbau penyerahan SPT untuk disampaikan secara tepat waktu dan tepat informasi,” kata Sri Mulyani.
Khususnya, lanjut Sri Mulyani, untuk seluruh warga negara yang memiliki pendapatan di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), mengingat penutupan lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi tinggal lima hari lagi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo melaporkan jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan per 24 Maret 2024 pukul 23.00 WIB mencapai 10,16 juta, tumbuh 8,24 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 9,38 juta SPT.
Jumlah SPT yang dilaporkan melalui e-filling mencapai 8,94 juta, naik dari tahun lalu sebanyak 8,15 juta. Sementara Sedangkan yang dilaporkan melalui e-form sebanyak 970.169 SPT dan manual 246.826 SPT. “Jadi, relatif sebagian besar SPT disampaikan melalui e-filling,” ujar Suryo.
Baca juga: APBN Kita Dalam Kondisi Tidak Baik
Untuk mengoptimalkan penyampaian SPT, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan terus membuka layanan di luar kantor, meski ketika hari libur.
DJP juga memperkuat saluran-saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, salah satunya melalui email.
Namun, Suryo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dengan upaya penipuan yang mengatasnamakan DJP. “Tolong abaikan pesan yang tidak berasal dari djp.go.id atau pajak.go.id. Ini yang mungkin wajib pajak sering mendapat informasi yang tidak sesuai, kami khawatir ini adalah penipuan,” tandasnya./
