Ekonomi Rakyat Berat, Ratusan Mahasiswa Jabodetabek Tolak Pemberlakuan PPn 12%

JAKARTA, Bisnistoday – Rencana pemerintah untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 12% pada Januari 2025 mengundang reaksi penolakan dari gabungan Mahasiswa Sejabodetabek. Pemberlakuan PPn12% dinilai hanya memberatkan hidup masyarakat terutama golongan kurang mampu.

“PPN 12 persen ini dirasa sangat merugikan rakyat, terutama bagi mereka yang pendapatannya masih belum stabil,” ujar salah satu orator dari sekitar 300 mahasiswa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (27/12) sore.

Para mahasiswa ini menilai, bahwa dampak terhadap kenaikan PPn 12% terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat relatif memberatkan. Terlebih selama ini, kehidupan rakyat masih belum pulih usai dilanda Pandemi Covid-19.

Sebanyak 300 mahasiswa dari berbagai organisasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 12%di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat.

Aksi ini dimulai pada pukul 15.30 WIB dengan komitmen untuk terus bertahan hingga malam, bahkan akan terus dilanjutkan hingga 1 Januari 2025.

Demonstrasi ini dihadiri oleh sejumlah organisasi mahasiswa di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Pers Mahasiswa, Yakusa (Yakin Usaha Sampai), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Jakarta Raya dan Koalisi Nasional Perempuan Republik Indonesia (KNPRI).

Spanduk bertuliskan “Tolak PPN 12%” dan “Menolak Kenaikan PPN” menjadi simbol utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah karena dinilai memberatkan masyarakat.

Persatuan Mahasiswa se-Jabodetabek dalam aksi penolakan kenaikan PPN 12% di sekitar kawasan Patung Kuda. Peserta aksi juga telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tindakan represif, termasuk penggunaan gas air mata.

Mahasiswa Jabodetabek ini, menyatakan tetap melanjutkan orasi hingga tuntutan mereka didengar oleh pemerintah. “Kami akan terus bertahan di sini hingga tanggal 1 Januari 2025. Kami menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan ini karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat kecil,” tegasnya.

Disisi lain, Aparatur Kepolisian mengerahkan sebanyak 611 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait yang ditempatkan di sejumlah lokasi sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara./Ant/