JAKARTA, Binnistoday – Secara keseluruhan, menurut riset media monitoring yang dilakukan oleh PT Binokular Media Utama menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menolak kebijakan pemerintah, tetapi juga belum memberikan dukungan penuh. Kejelasan komunikasi dan bukti implementasi di lapangan dinilai menjadi kunci dalam membentuk opini publik ke depan.
Seperti kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat memicu gelombang kritik di ruang publik. Namun menariknya, di tengah riuhnya perdebatan di media sosial, mayoritas warganet justru belum mengambil sikap tegas terhadap kebijakan tersebut.
Berdasarkan riset media monitoring yang dilakukan oleh PT Binokular Media Utama, sebanyak 69 persen percakapan publik masih berada dalam kategori netral. Artinya, masyarakat cenderung berada pada fase observasi, mencari informasi, mempertimbangkan dampak, dan belum membentuk opini final.
Dalam periode 31 Maret hingga 12 April 2026, tercatat lebih dari 137 ribu percakapan di berbagai platform media sosial dengan total interaksi mencapai 7,3 juta. Lonjakan diskusi terjadi sehari setelah pengumuman resmi pemerintah terkait kebijakan transformasi budaya kerja dan efisiensi energi.
“Perbincangan melonjak tajam pada 1 April 2026 sebagai reaksi langsung warganet, terutama terhadap kebijakan penghematan energi,” ujar Manajer Social Media Data Analytics Binokular, Danu Setio Wihananto melalui keteranganya di Jakarta, Sabtu (10/4). Ia menambahkan bahwa isu WFH ASN menjadi topik paling kontroversial dibandingkan kebijakan lainnya.
Kebijakan WFH ini menuai pro dan kontra. Kelompok yang menolak menilai kebijakan tersebut berpotensi disalahgunakan menjadi long weekend, sehingga dikhawatirkan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, pihak yang mendukung melihat WFH sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi energi dan mendorong pola kerja yang lebih fleksibel.
“Selama pelayanan digital berjalan baik dan ASN tetap produktif, WFH bisa menjadi model kerja masa depan yang lebih efisien,” demikian salah satu argumen yang berkembang di kalangan warganet.
Pelaksanaan MBG dan Hemat BBM
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan warganet. Pemangkasan program dari enam hari menjadi lima hari dinilai belum cukup efektif dalam meningkatkan efisiensi anggaran. Banyak warganet meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, bukan sekadar pengurangan frekuensi.
Di sisi lain, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada April 2026 justru menuai apresiasi luas. Kebijakan ini dinilai berhasil meredam kekhawatiran publik yang sebelumnya sempat memicu panic buying di sejumlah daerah.
“Setelah pengumuman resmi bahwa harga BBM ditahan, warganet berbondong-bondong menyampaikan rasa lega,” kata Manajer News Data Analytics Binokular, Nicko Mardiansyah.
Meski demikian, sejumlah dampak turunan tetap menjadi perhatian, seperti kenaikan harga plastik yang membebani pelaku UMKM serta kenaikan harga avtur yang berimbas pada tarif tiket pesawat.
Vice President Operation Binokular, Ridho Marpaung, menilai pola percakapan publik saat ini cenderung terfragmentasi tanpa satu aktor dominan. “Publik menerima informasi dari berbagai sumber dengan sudut pandang berbeda, lalu memperluas diskusi ke jaringan masing-masing,” ujarnya./
