MEMBAHAS Kota Jakarta tidak pernah kekurangan persoalan. Dari urusan bantuan sosial, transportasi publik, sampah, banjir, kemacetan, aset daerah, pajak, hingga berbagai proyek pembangunan, semuanya menyimpan cerita yang tidak sederhana. Karena itu, membicarakan Jakarta seharusnya tidak berhenti pada siapa yang salah atau siapa yang paling bertanggung jawab. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap persoalan dibuka berdasarkan data, fakta, dokumen, dan aturan yang berlaku.
Persoalan perubahan desil penerima bantuan sosial, misalnya, bukan perkara administratif belaka. Di balik perubahan data tersebut ada masyarakat miskin yang menggantungkan sebagian kehidupannya pada bantuan pemerintah. Jika perubahan desil membuat warga yang sebenarnya masih membutuhkan justru kehilangan bantuan, maka persoalan itu harus dikaji secara serius dan terbuka.
Begitu pula dengan berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik. TransJakarta, termasuk persoalan inbreng yang pernah muncul antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan TransJakarta, perlu dilihat melalui dokumen, peraturan, serta hasil pemeriksaan yang tersedia. Pendekatan seperti ini penting agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan, dan sebaliknya, pemerintah juga tidak menjadikan kritik sebagai sesuatu yang harus ditakuti.
Jakarta masih memiliki banyak pekerjaan rumah: sampah, banjir, kemacetan, reklame, pajak daerah, aset daerah, hingga berbagai persoalan pembangunan masa lalu. Beberapa di antaranya bahkan pernah menjadi perhatian publik, seperti monorail, LRT, JIS, ITF, RDF, lahan RS Sumber Waras, PRJ Kemayoran, hingga Formula E.
Dalam konteks inilah hasil pemeriksaan BPK menjadi penting. Rekomendasi BPK bukan sekadar catatan administratif yang boleh dilupakan. Ketika masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, pemerintah dan pihak terkait memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan penyelesaian sesuai ketentuan.
Membongkar persoalan Jakarta bukan berarti juga mencari kesalahan. Justru sebaliknya, tujuan utamanya adalah menghadirkan koreksi dan perbaikan. Jika sebuah kebijakan benar, katakan benar. Jika ada kekeliruan, sampaikan secara terbuka. Dengan demikian, kritik menjadi bagian dari kontrol publik, bukan sekadar pertarungan opini.
Pelan-pelan saja. Tidak semua masalah Jakarta dapat diselesaikan dalam sehari. Tetapi setiap masalah dapat dibahas satu per satu, selama datanya jelas, faktanya tersedia, aturannya benar, dan orientasinya tetap kepentingan masyarakat. Seperti ungkapan Jawa, alon-alon asal kelakon. Tidak perlu terburu-buru; yang penting berjalan, dikaji, dan dituntaskan.
Jakarta, 23 Agustus 2026
Oleh : Pemerhati Kota Jakarta, Sugiyanto (SGY) – Emik
