JAKARTA, Bisnistoday – Seorang anak sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur, meninggal dengan cara yang tak seharusnya pernah dipilih anak mana pun. Ia pergi bukan karena bencana alam, bukan karena wabah, melainkan karena kemiskinan yang dibiarkan terlalu lama hidup di sekelilingnya. Di titik ini, tragedi itu bukan lagi urusan keluarga semata. Ini adalah kegagalan negara.
Anak-anak tidak memahami statistik kemiskinan, garis kesejahteraan, atau istilah “keluarga rentan”. Yang mereka pahami adalah lapar, rasa malu, tekanan, dan perasaan tak berguna. Ketika seorang bocah sampai kehilangan harapan hidup, itu menandakan satu hal: sistem perlindungan sosialnya tidak bekerja pada lapisan paling rapuh.
Kemiskinan yang Terorganisasi
Ngada bukan wilayah tanpa perhatian negara. Program bantuan ada. Anggaran mengalir. Data dikumpulkan. Namun, seperti di banyak daerah miskin lain di Indonesia timur, kemiskinan tetap diwariskan dari generasi ke generasi. Artinya, yang salah bukan sekadar kurangnya dana, melainkan cara negara melihat dan memperlakukan kemiskinan.
Kemiskinan diperlakukan sebagai angka, bukan kondisi kemanusiaan. Ia diatasi dengan skema administratif, bukan dengan kehadiran nyata. Anak-anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dari birokrasi yang dingin dan kebijakan yang jauh dari realitas hidup sehari-hari.
Sekolah yang Gagal Menjadi Ruang Aman
Sekolah seharusnya menjadi benteng terakhir. Namun terlalu sering, ia berubah menjadi ruang yang buta terhadap luka sosial murid-muridnya. Tidak ada mekanisme deteksi dini tekanan psikologis anak. Tidak ada pendampingan yang memadai. Guru dibebani target, bukan diberi alat.
Negara gemar mengulang slogan “pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan”. Tapi dalam praktiknya, pendidikan justru menjadi tempat di mana anak miskin pertama kali merasa kalah dan tak berarti. Ketika itu terjadi, negara seharusnya hadir. Tapi yang terjadi justru sebaliknya: negara absen, lalu datang membawa karangan bunga setelah kematian.
Bantuan Sosial yang Terlambat
Setiap tragedi seperti ini selalu diikuti janji evaluasi. Selalu ada pernyataan simpati. Namun pertanyaan paling mendasar jarang dijawab: mengapa keluarga ini luput dari perlindungan sebelum tragedi terjadi?
Jika bantuan sosial tepat sasaran, jika layanan kesehatan mental menjangkau desa, jika sekolah memiliki sistem perlindungan anak yang hidup, maka kematian ini seharusnya bisa dicegah. Fakta bahwa ia terjadi menunjukkan bahwa negara lebih pandai mencatat kemiskinan daripada menyelesaikannya.
Anak Itu Bukan Statistik
Redaksi menolak melihat kematian ini sebagai “kasus”. Anak itu bukan data, bukan berita satu hari, bukan angka dalam laporan tahunan. Ia adalah warga negara yang hak hidupnya gagal dijamin.
Konstitusi menjanjikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama anak-anak. Ketika janji itu patah di tubuh seorang bocah, yang pantas menundukkan kepala bukan hanya keluarga, tetapi juga para pengambil kebijakan.
Jangan Normalisasi Tragedi
Yang paling berbahaya dari peristiwa ini adalah jika ia dianggap biasa. Jika publik menerimanya sebagai “risiko kemiskinan”. Jika negara menutupnya dengan kalimat “keprihatinan mendalam”.
Tidak. Tidak ada yang wajar dari anak yang mati karena miskin.
Dan tidak ada pembangunan yang bisa disebut berhasil jika ia meninggalkan kuburan kecil di desa-desa sunyi.
Kematian anak di Ngada harus menjadi garis batas. Jika setelah ini tidak ada perubahan serius dalam perlindungan sosial, layanan kesehatan mental anak, dan kebijakan pendidikan yang berkeadilan, maka tragedi serupa tinggal menunggu waktu.
Anak itu sudah pergi.
Negara tidak boleh ikut menghilang.
Jakarta, Februari 2026
Tim Redaksi
