ADA sebuah pertanyaan yang semakin relevan untuk diajukan kepada para pemimpin negeri ini: sampai kapan energi pemerintah dihabiskan untuk mengurus kegaduhan politik, sementara persoalan rakyat masih menumpuk dan membutuhkan penyelesaian segera?
Dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan dinamika politik yang tidak selalu berjalan tenang. Sejak awal 2025, publik menyaksikan berbagai peristiwa yang silih berganti menyita perhatian nasional. Pada Februari 2025, gelombang demonstrasi mahasiswa melalui gerakan Indonesia Gelap muncul sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan efisiensi anggaran, persoalan pendidikan, dan kekhawatiran terhadap arah kebijakan pemerintah. Pada periode yang sama, pembentukan Danantara juga memunculkan perdebatan mengenai tata kelola dan transparansi pengelolaan investasi negara.
Kegaduhan semakin membesar pada Agustus 2025. Demonstrasi di berbagai daerah dipicu kontroversi tunjangan perumahan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Situasi memanas setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia akibat terlindas kendaraan taktis polisi pada 28 Agustus 2025. Peristiwa tersebut memicu kemarahan publik dan memperluas tuntutan terhadap pemerintah. Pada September 2025, Presiden melakukan perombakan kabinet, termasuk mengganti sejumlah menteri strategis.
Memasuki 2026, persoalan belum sepenuhnya mereda. Tekanan terhadap rupiah, pasar saham, dan kepercayaan investor menjadi perhatian serius. Pada Juni 2026, sejumlah analisis ekonomi menyoroti meningkatnya kekhawatiran investor terhadap konsistensi kebijakan fiskal dan moneter. Sementara itu, demonstrasi kembali berlangsung pada Agustus 2026 dengan tuntutan pemberantasan korupsi dan reformasi politik. Memasuki akhir Oktober hingga awal November, mahasiswa kembali turun ke jalan menyuarakan persoalan ekonomi, korupsi, kebebasan sipil, dan penanganan bencana lingkungan. Bahkan, pada 4 November 2026, publik kembali dikejutkan oleh kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat kepolisian.
Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persoalan bangsa bukan sekadar persaingan kekuasaan atau tarik-menarik kepentingan antarelite. Ada masalah jauh lebih mendasar yang menunggu perhatian pemerintah. Harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, daya beli masyarakat, pendidikan, kesehatan, pemberantasan korupsi, hingga pemerataan pembangunan merupakan pekerjaan rumah yang tidak boleh tersisihkan.
Pemerintah perlu menyadari bahwa rakyat tidak membutuhkan panggung politik yang terus gaduh. Masyarakat membutuhkan kepastian hidup, pekerjaan yang layak, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, serta pelayanan publik yang semakin baik. Investor pun membutuhkan kepastian regulasi, stabilitas politik, penegakan hukum, dan birokrasi yang tidak berubah-ubah mengikuti kepentingan kekuasaan.
Ironisnya, Indonesia memiliki potensi ekonomi besar. Realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Prabowo mencapai Rp3.923,2 triliun dan menyerap sekitar 5,49 juta tenaga kerja. Angka tersebut menunjukkan peluang besar yang harus dijaga melalui iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
Karena itu, sudah waktunya pemerintah menghentikan kegaduhan yang tidak produktif. Presiden perlu memastikan seluruh jajaran kabinet bekerja dalam satu arah, mengutamakan koordinasi, memperkuat komunikasi publik, dan menyelesaikan persoalan secara terukur. Kritik masyarakat semestinya dipandang sebagai masukan, bukan ancaman.
Bangsa ini membutuhkan pemerintahan yang tenang, solid, dan fokus bekerja. Bukan pemerintahan yang terus disibukkan oleh pertarungan kepentingan politik. Sebab, waktu terus berjalan, persoalan rakyat tidak menunggu, dan peluang investasi tidak selamanya datang.Pertanyaannya sederhana: kapan pemerintah benar-benar punya waktu untuk mengurus rakyatnya?
Jakarta, November 2026
Tim Redaksi
