MASYARAKAT merasa ironi dalam kondisi masih terjaga, Indonesia memiliki ancaman El Nino, kebakaran hutan, dan kekeringan yang makin nyata. Hanya saja, isu-isu tersebut justru tidak tampak menjadi pembahasan utama dalam Sidang Kabinet Peripurna, kemarin. Padahal, kemarau bukan sekedar persoalan cuaca, kemarau mengancam persoalan pangan, energi, lingkungan serta keselamatan masyarakat.
Didalam rangkaian infografik yang beredar memperlihatkan kontras yang menarik. Disatu sisi, agenda kabinet seratus menteri dipenuhi evaluasi program pemerintah, efisiensi BUMN, penghematan anggaran, hingga program prioritas nasional. Disisi lain, ancaman kekeringan, peningkatan titik panas, potensi gagal panen, dan kebutuhan mitigasi lintas kementerian disebut belum menjadi bagian agenda terbuka.
Terlepas dari apakah pembahasan tersebut dilakukan dalam forum tertutup atau tidak, yang terlihat oleh publik adalah absennya sinyal politik mengenai urgensi menghadapi kemarau.
Padahal dalam manajemen risiko, waktu merupakan sumber daya yang paling berharga. Kekeringan memberi kesempatan untuk bertindak sebelum bencana benar-benar datang, dan berskala besar. Ketika waduk mulai surut, irigasi terganggu, atau hot spot meningkat, keputusan stratagis di tingkat tertinggi justru menjadi semakin penting.
Koordinasi teknis lintas instansi memang berjalan, tetapi banyak keputusan lintas sektor, mulai dari pengelolaan waduk, anggaran kontijensi, hingga komunikasi risiko nasional, memerlukan arahan politik yang tegas.
Masyarakat tidak membutuhkan kepanikan, melainkan kepastian bahwa negara hadir melalui kepemimpinan yang mampu mengantisipasi risiko. Petani membutuhkan kepastian air untuk musim tanam. Warga di daerah rawan karhutla membutuhkan respons cepat sebelum kobaran api meluas. Pengelola pembangkit listrik membutuhkan kepastian pengelolaan sumber daya air, Semua itu tidak dapat diselesaikan melalui rapat teknis.
Kemarau tiba, tidak menunggu jadwal sidang kabinet. Alam bergerak mengikuti dinamika iklim, bukan kalender pemerintahan. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya kemampuanya mengevaluasi program setelah masalah terjadi, tetapi juga keberanian menjadikan ancaman yang datang sebagai agenda utama sebelum berubah menjadi bencana.
Karena pada akhirnya, kepemimpinan diuji bukan ketika krisis telah berlalu, melainkan ketika tanda-tanda krisis mulai terlihat dan terbaca. Agenda negara seharusnya selalu mampu mendahului agenda bencana.
Jakarta, Juli 2026
Tim Redaksi
