JAKARTA, Bisnistoday- Kehadiran Kopdes Merah Putih (KMP) adalah mitra strategis bukan pesaing warung kelontong, usaha mikro dan pedagang kaki lima. Hal tersebut disampaikan Menteri Desa dan PDT RI, Yandri Susanto saat menerima audiensi MUNAS VI APKLI-P dipimpin Ketua Umum, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed di Jakarta, Rabu, (12/8).
Mendes Yandri Susanto mengutarakan, pemerintah akan mengatur harga jual di Kopdes Merah Putih tidak boleh lebih murah, harus sama dengan harga di warung kelontong. Bukan hanya itu, jam buka pun diatur, semisal dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Dengan demikian, warung kelontong tidak terganggu bahkan bisa akses barang dagangan dengan harga lebih murah di KMP.
Oleh karena itu, Mendes PDT berharap rekomendasi yang dihasilkan Munas VI APKLI-P mendukung dan mensukseskan program KMP unggulan Presiden Prabowo Subianto. “Saya akan hadir sampaikan keynote speak dan tanda tangani kerjasama antara Kemendes dan PDT RI dengan APKLI-P pada Rabu, 26 Agustus 2026 di Asrama Haji Jakarta,” ujar putra asli Bengkulu.
Ketua Umum APKLI P, Ali Mahsun. Atmo mengutarakan, terima kasih dan apresiasi atas perkenan Menteri Desa dan PDT RI Bapak Yandri Susanto berkenan menyampaikan keynote speak dan penandatanganan kerjasama antara Kemendes dan PDT RI dengan APKLI-P tentang Pendampingan Dan Pemberdayaan Perekonomian Pedesaan pada Seminar Nasional Munas Ke-6 Rabu 26 Agustus 2026 di Asrama Haji Jakarta.
“Banyak hal mendasar, strategis dan penting yang akan ditetapkan dan atau direkomendasikan.”
Selain rekomendasi pembentukan Badan Perekonomian UMKM RI, MUPP (modal Usaha Produktif dan Pendampingan), Yayasan Dana Sosiasl PKL UMKM Indonesia, perihal Kopdes Merah Putih menjadi salah satu perhatian khusus.
Pertama, KMP harus menjadi HUB atau pusat penyalur ke warung kelontong, usaha mikro, dan pedagang kaki lima, “tidak boleh jadi pengecer”. Kedua, KMP sebagai off taker produk-produk petani, nelayan, peternak, dan home industri. Ketiga, warung kelontong, usaha mikro, dan pedagang kaki lima menjadi “Anggota Khusus” Kopdes Merah Putih. Dan ke-empat, tarif pajak bagi warung kelontong, usaha mikro, dan pedagang kaki lima sebagai Anggota Khusus Kopdes Merah Putih di gratiskan Kementerian Keuangan RI.
Turut mendampingi Menteri Desa dan PDT RI didampingi Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, S.Sos., M.Si. , Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, Drs. Nugroho Setijo Nagoro, M.Si., Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal (Dirjen PEID) Dr. H. Tabrani, M.Pd., Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo, Irjen, Masyhudi, dan Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, Dr. Drs. Mulyadin Malik, M.Si, CIGS.//
