BANDUNG, Bisnistoday – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mendorong terciptanya transaksi multilateral di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Hal ini terungkap dalam dialog ‘Transformasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Era Digital’ yang diselenggarakan dalam rangkaian pembukaan Bulan Literasi PBK 2024 di Bandung, Jawa Barat, kemarin.
Sekretaris Bappebti, Olvy Andrianita dalam kesempatan ini menjelaskan, industri PBK saat ini masih didominasi transaksi bilateral. Karena itu, harus segera diambil langkah strategis untuk mendorong transaksi multilateral di PBK. Para pelaku usaha dan para pemangku kepentingan perlu mengambil langkah baru untuk menyongsong transformasi industri ini.
Pada 2023, total transaksi PBK secara notional value (NV) mencapai Rp25,68 triliun. Dari nilai tersebut, nilai transaksi multilateral tercatat hanya sebesar Rp4,07 triliun. Komoditas yang ditransaksikan pada perdagangan multilateral masih terkonsentrasi pada emas, kakao, olein, timah, dan kopi.
“Dalam implementasinya, potret transaksi PBK di bursa berjangka masih didominasi transaksi bilateral atau sistem perdagangan alternatif (SPA). Padahal, Indonesia merupakan salah satu produsen komoditas unggulan dunia seperti CPO, karet, kopra, nikel, batubara, dan produk perikanan,” urai Olvy.
“Dengan potensi tersebut, kinerja PBK khususnya untuk transaksi multilateral masih berpeluang besar untuk ditingkatkan. Hal ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok perdagangan komoditas global,” tambahnya.
Sementara Plt Kepala Bappebti, Kasan menambahkan, pentingnya perlindungan masyarakat dalam membangun kepercayaan terhadap industri PBK dan upaya untuk mendorong terciptanya harga acuan minyak kelapa sawit (price reference crude palm oil/CPO) serta timah melalui bursa CPO dan bursa timah.
Penguatan Regulasi dan Komoditas
Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK, Tirta Karma Senjaya menerangkan, untuk mendorong perdagangan multilateral di PBK, penting untuk bijak dalam pemilihan komoditas untuk ditransaksikan. Selain itu, penguatan regulasi terkait PBK harus menjadi fokus perhatian sehingga pengembangan PBK tidak keluar dari norma dan peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan.
“Koordinasi dengan berbagai pihak seperti bursa berjangka, self regulatory organization (SRO), termasuk praktisi harus diperkuat, terutama untuk memperoleh masukan komoditas yang tepat dan berpeluang besar untuk dikembangkan melalui industri PBK. Oleh karena itu, penting juga untuk membuat peta jalan pengembangan transaksi multilateral berbasis komoditas yang jelas dan efektif,” terang Tirta.
Direktur Utama Bursa Berjangka, Stephanus Paulus Lumintang menuturkan, pentingnya memperluas komoditas yang ditransaksikan di multilateral dan meningkatkan jumlah pemain yang bertransaksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar, membangun kepercayaan dan mendorong transparansi PBK di bursa./
