www.bisnistoday.co.id
Kamis , 27 Agustus 2026
Home EKONOMI BBM Subsidi Naik, Rakyat Makin Terhimpit
EKONOMIEnergi

BBM Subsidi Naik, Rakyat Makin Terhimpit

GELORA TALKS : Ketua Komisi VII, DPPRI, Sugeng Suparwoto, dalam Gelora Talks bertema : Siap-siap harga BBM melambung lagi : Hidup kian mencekik dimana rakyat mengadu? Secara daring di Jakarta, Rabu (24/8).
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah akan menjatuhkan pilihan yang sulit menyikapi terus melambungnya subsidi BBM. Apabila mengambil langkah dengan menyesuaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite, berdampak melambungnya harga-harga barang atau inflasi. Kondisi ini, akan semakin memberatkan kehidupan kaum marjinal. 

“Ini harus dihitung betul, dengan asumsi perhitungan bahwa kenaikan Pertalite 10% saja, bisa berdampak terhadap inflasi 0,5%. Disatu sisi rakyat miskin harus diselamatkan, dan anggaran negara tidak juga jebol,” terang Ketua Komisi VII, DPPRI, Sugeng Suparwoto, dalam Gelora Talks bertema : Siap-siap harga BBM melambung lagi : Hidup kian mencekik dimana rakyat mengadu? Secara daring di Jakarta, Rabu (24/8).

Sugeng memperkirakan, kemungkinan pemerintah tidak mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. Hanya saja, menurut perkiraannya, harga Pertalite sekarang Rp7.650 per liter akan disesuaikan di harga Rp10.000 per liter. Begitupun harga solar sekarang Rp5.150 per liter akan menjadi sektiar Rp7.000 per liter. 

“Paling banter naik maksimum 30% menjadi Rp10.000 per liter untuk Pertalite. Sedangkan pengguna Motor, Angkot dan solar untuk keperluan Angkutan Logistik masih tetap,” tuturnya. 

Sugeng mengatakan, anggaran subsidi tentunya tidak cukup dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan kondisi riil ekonomi. Seperti harga ICP yang dalam APBN 2022 dipatok 63 dollar AS per barrel kenyataannya sekarang 104 dollar AS per barrel. Nilai tukar rupiah yang diperkirakan Rp 14.350 juga bergerak melemah jadi Rp14.500 per dollas AS. “Jadi kuota 23 juta liter itu bakal tidak mencukup hingga akhir tahun,” terangnya. 

Menurut Sugeng, Indonesia memang rentan terhadap gejolak harga energi. Bagaimana tidak, karena konsumsi minyak sudah melambung hingga 1.450 ribu barrel per day dari kemampuan lifting minyak hanya sekitar 660 barrel per day. Jadi mayoritas untuk memenuhi kebutuhan ini mengacu pada harga impor dan tidak berada dikendali pemerintah.

Beberapa Alternatif

Sementara, Satya W Yudha, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) mengatakan, setidaknya ada tiga alternatif mengenai BBM Subsidi. Alternatif, pertama yakni menambahkan kuota BBM Subsidi hingga mencukupi sampai akhir tahun apabila pemerintah berkecukupan. Kedua, melakukan pembatasan distribusi BBM subsidi karena belum efektif menyasar rakyat kurang mampu. 

Atau, lanjut Satya, menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.”Untuk ini sebenarnya badan usaha sudah menginisiasi pembatasan dengan pengguna mypertamina. Hanya saja, payung hukum dari pembatasan itu belum ada,” tuturnya.  

Sekarang ini, menurut Satya, sudah Rp502 triliun dana APBN untuk subsidi energi termasuk dengan kompensasi. Sedangkan tahun depan, subsidi energi ini juga ditekan hingga sekitar Rp302 triliun hingga akihr tahun.”Bagaimana berupa untuk anggaran Rp502 triliun ini bisa sampai hingga akhir tahun,” ucapnya.  

Semakin mengecilnya anggaran subsidi ini seiring kembalinya penerapan deficit anggaran menuju maksimal 3%. Dengan begitu, belanja diatur lebih ketat dan diiringi dengan mengedepankan penggunaan kendaraan listrik dan biofuel. Dengan sendirinya, penggunaan BBM fosil ini terus menurun. “Moda transportasi public juga harus ditingkatkan, bila perlu gratiskan,” ucapnya. 

Subsidi Tak Tepat Sasaran

Pengamat Migas & Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menuturkan, subsidi BBM hingga sekarang ini masih belum tepat sasaran bagi golongan ekonomi kelas bawah. Didalam acuan BPS, ukuran masyarakat miskin apabila berpenghasilan dibawah Rp400 ribu per bulan. “Kalau yang disubsidi adalah pemakai motor, kan menjadi pertanyaan. Mereka ini, adalah para pejalan kaki, semestinya, tak menggunakan motor,” ujarnya. 

Menurutnya, subsisi BBM seharusnya menyasar kepada orang bukan barang. Bagi masayrakat miskin tetap membeli BBM dengan harga sama, namun disubsidi dengan menggunakan kode tertentu. “Kalau disegmentasi tentu ada tiga besar penggunanya yakni transportasi, industri dan niaga serta rumah tangga. Kalau ini mampu disasar kemungkin angka subsidi tidak sebesar ini,” terangnya. //

Arsip

Beritasatu Network

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

Related Articles

EKONOMIEkonomi & Bisnis

Kementerian UMKM Gelar Kick Off Pemulihan Ekonomi Terdampak Bencana di Sumatera

JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melakukan Kick...

Ahmah Yani
Energi

Ahmad Yani Terpilih sebagai Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia

JAKARTA, Bisnistoday – Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX:...

EKONOMI

OJK Sebut Kota Bandung Layak Jadi Role Model Pemberdayaan UMKM dan Pemberantasan Rentenir

BANDUNG, Bisnistoday - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat menilai Kota Bandung layak...

EKONOMIEkonomi & Bisnis

LPDB Koperasi Komitmen Tingkatkan Kapasitas Usaha Pengrajin Lurik Prasojo

JAKARTA, Bisnistoday - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi berkomitmen terus meningkatkan...