www.bisnistoday.co.id
Selasa , 28 Juli 2026
Home HEADLINE NEWS Bonus Demografi di Puncak, Ekonom Desak Lahirnya Kontrak Sosial Baru
HEADLINE NEWS

Bonus Demografi di Puncak, Ekonom Desak Lahirnya Kontrak Sosial Baru

IDS 2025
Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita saat Investor Daily Summit (IDS) 2025 resmi digelar untuk kelima kalinya pada 8-9 Oktober 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan bertema “New Economic Order.”/
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday.co.id – Indonesia kini tengah berada di puncak masa keemasan bonus demografi, ketika penduduk usia produktif mendominasi struktur populasi nasional. Namun, para ekonom menilai peluang emas ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan rakyat.

Ekonom Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) Talitha Chairunissa mengingatkan bahwa momentum ini hanya datang sekali dalam sejarah bangsa. Jika tak dikelola dengan strategi yang tepat, Indonesia berisiko kehilangan kesempatan emas dan terjebak dalam stagnasi ekonomi.

“Ini adalah jendela peluang emas bonus yang hanya datang sekali. Jika dikelola dengan baik, dividen demografi bisa menjadi bahan bakar utama untuk produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan jangka panjang,” ujar Talitha dalam Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Rabu (8/10).

Menurut Talitha, lebih dari 70% penduduk Indonesia kini berada di usia produktif, sementara dependency ratio telah turun di bawah 45%. Kondisi ini seharusnya menjadi pondasi kuat untuk mendongkrak daya saing ekonomi. Namun, kebijakan yang ada dinilai belum cukup mampu mengubah energi demografi menjadi kekuatan ekonomi nyata.

“Produktivitas nasional masih stagnan, kesenjangan antarwilayah tetap tinggi, dan hubungan antara pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat mulai melemah,” ujarnya.

Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di atas 5%, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan upah riil hanya naik sekitar 1,2%. Sementara itu, 80% lapangan kerja baru masih terkonsentrasi di sektor rumah tangga dengan upah rendah.

“Kita tumbuh sebagai negara, tetapi belum semua tumbuh menjadi warga,” tegas Talitha.

Ia menyoroti perlunya kontrak sosial baru antara pemerintah dan rakyat, agar uang pajak benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang adil dan bermutu.

“Kita tidak hanya butuh pertumbuhan, tetapi juga kesepakatan baru bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan harus kembali dalam layanan publik yang bermutu,” tandasnya.

Talitha menilai kontrak sosial ini penting untuk memastikan generasi muda tidak kehilangan masa depan di tengah disrupsi global dan ketidakpastian ekonomi dunia. “Daya saing bangsa kini ditentukan oleh kepercayaan rakyat terhadap negara, bukan lagi oleh sumber daya alam,” ujarnya.//

Arsip

Beritasatu Network

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

Related Articles

WARGA Cimahi
HEADLINE NEWS

Ribuan Sumur Bor Dioptimalkan Untuk Jangkau Wilayah Rawan Kekeringan

JAKARTA, Bisnistoday – Bencana kekeringan mulai dirasakan masyarakat khususnya daerah rawan ketersediaan...

BSPI 2030
HEADLINE NEWS

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo Resmi Mengundurkan Diri

JAKARTA, Bisnistoday – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo resmi mengundurkan diri...

Menteri PU
HEADLINE NEWS

Menteri Dody Pastikan Kesiapan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Sragen Jawa Tengah

SRAGEN, Bisnistoday - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau Sekolah Rakyat...

Program MBG
Ekonomi RakyatHEADLINE NEWS

Program MBG Dinilai Belum Mampu Mendongkrak Ekonomi Rakyat Kecil

JAKARTA, Bisnistoday – Pengemat ekonomi menilai selama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis...