Stabilitas Nilai Tukar : Gubernur Bank Indonesia Baru Mesti Mampu Melakukan Orkestrasi Kelembagaan

JAKARTA, Bisnistoday – Gubernur Bank Indonesia yang baru nanti selayaknya harus memimpin di depan dengan tanggungjawab utama stabiltias nilai tukar rupiah. Gubernur BI ke depan perlu melakukan transformasi peranannya dengan tidak hanya dominan perananya dalam kebijakan moneter, namun menjadi pemimpin di depan dalam menjaga nilai tukar rupiah.

“Peran ini harus dilakukan agar nilai tukar tidak terus tepuruk seperti seklarang ini. Transformasi kepemimpinan BI ini perlu dilakukan  karena tantangannya sangat berat dari gabungan masalah moneter dan non-moneter,” urai Prof. Didik J Rachbini, Ph.D, Rektor Universitas Paramadina serta Ekonom Senior Indef di Jakarta, Senin (27/7).

Menurut Didik, tugas menjaga kecukupan cadangan devisa jelas tidak bisa dilakukan  sendiri oleh Bank Indonesia karena cadangan devisa tersebut datang dari aktivitas ekonomi di sektor riil. Cadangan devisa sebagai instrumen dipakai untuk intervensi, pembayaran utang luar negeri pemerintah, menjaga kepercayaan pasar.

“Untuk memperkuat cadangan devisa, Bank Indonesia dan pemerintah perlu bekerja bersama agar kinerja sektor riil dan perdagangan meningkat serta memastikan hasil devisanya parkir di dalam negeri.”

Dengan begitu, menurut Didik, nilai tukar lemah sudah pasti datang dari faktor moneter atau faktor ekonomi di sektor riil.  Jika sebab nilai tukar terjadi karena faktor ekonomi riil, tidak berarti Bank Indonesia lepas tangan. Pelemahan nilai tukar apabila terjadi karena masalah cadangan devisa, defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan sudah jelas akan mengancam nilai tukar.

Tidak Bisa Bekerja Sendiri

Didik J Rachbini mengutarakan, Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri  tetapi mutlak perlu berkoordinasi dengan  Pemerintah agar meningkatkan ekspor bernilai tambah, impor yang mana harus dikurangi, memperkuat industri untuk outward looking dan bersama-sama menarik investasi langsung (FDI).

“Tugas Bank Indonesia tidak cukup hanya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter menaikkan dan menurunkan suku bunga, meskipun merupakan tugas utamanya.  Juga tidak cukup hanya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran saja, seperti RTGS, QRIS,  dan penerbitan dan pengedaran uang rupiah. “

Didik menambahkan, ketika masalah nilai tukar kritis harus tampil dalam kepemimpinan moneternya dan melakukan koordinasi dengan pemerintah.  Jika nilai tukar terpuruk, meskipun sebab-sebabnya berasal dari sektor non-meneter, tetapi kinerja nilai tukar adalah tanaggung jawab Bank Indonesia.

Bukti terkini, intrumen BI dengan menaikkan suku bunga ternyata tidak mengubah apa-apa.  Bahkan dampak dari kebijakan moneter tersebut justru menguras likuditas,mengorbanan  sektor riil dan mengarahkan dana ke intrumen keuangan karena insentif bunga tinggi. Di sinilah interumen moneter dan non-moneter harus dilakukan bersama.  Untuk itu diperlukan transformasi peran dan kepemimpinan Gubernur BI ke depan./