JAKARTA, Bisnistoday- Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada November 2021 menjadi sebesar Rp611 triliun dibanding periode sama tahun 2020 yang mencapai Rp885,1 triliun. Penurunan defisit ini terjadi karena realisasi belanja negara yang sebesar Rp2.319, 4 triliun melebihi pencapaian pendapatan negara Rp1.699,4 triliun.
“Jadi kita bisa lihat penurunan defisit dibanding tahun lalu itu mencapai 31 persen,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember 2021 secara daring di Jakarta, Selasa (21/12).
Menkeu menyebutkan rasio defisit APBN terhadap Produk Domestik Burto (PDB) mencapai 3,63 persen atau turun dari yang sebesar 5,73 persen PDB pada tahun lalu. “Terdapat penurunan lebih dari 2 persen PDB dalam waktu 12 bulan, ini adalah perbaikan kesehatan APBN yang akan kami jaga, sehingga APBN kita bisa diandalkan dalam situasi apapun,” ujar Sri Mulyani.
Ia menyampaikan, dengan kondisi defisit tersebut realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp642,6 triliun atau 63,8 persen dari target APBN yang sebesar Rp1.006,4 triliun. Realisasi tersebut turun 41,7 persen dari pembiayaan anggaran November 2020 yang mencapai Rp1.101,5 triliun.
Maka dari itu, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pun menurun dari Rp216,4 triliun menjadi Rp31,6 triliun. Selain itu, tercatat keseimbangan primer minus Rp281,8 triliun.
“Jadi ini menggambarkan pemulihan ekonomi dan kerja keras APBN melindungi rakyat dari segi kesehatan untuk masyarakat terkena Covid-19, tenaga kesehatan, vaksinasi, maupun melindungi masyarakat di bidang sosial, hingga bantuan kepada perusahaan, UMKM, dan berbagai dukungan lainnya,” ujar Sri Mulyani.
Belanja Negara Tumbuh
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyebutkan realisasi belanja negara sejak Januari hingga November 2021 telah mencapai Rp2.310,4 triliun atau tumbuh 0,1 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).
Dengan demikian pencapaian tersebut merupakan 84 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yakni Rp2.750 triliun.
“Jadi kami masih ada anggaran lebih dari Rp400 triliun yang semestinya bisa dibelanjakan pada bulan Desember ini,” ungkapnya.
Kendati demikian, dirinya menilai kenaikan belanja pada November 2021 cukup signifikan, mengingat realisasi belanja di Oktober 2021 adalah Rp2.058,9 triliun, sehingga terdapat peningkatan belanja negara lebih dari Rp250 triliun hanya dalam satu bulan.
Ia merinci realisasi belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.599,3 triliun atau tumbuh 2,5 persen (yoy) serta Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang sebesar Rp712 triliun atau terkontraksi 4,9 persen (yoy).
Sri Mulyani menyebutkan realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai 81,8 persen dari target APBN Rp1.954,5 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp937,3 triliun atau tumbuh 10 persen (yoy) dan belanja non kementerian/lembaga sebanyak Rp662 triliun atau turun 6,5 persen (yoy).
Realisasi belanja kementerian/lembaga telah mencapai 90,8 persen dari target Rp1.032 triliun dan realisasi belanja non-kementerian/lembaga telah mencapai 71,8 persen dari alokasi Rp922,6 triliun.
Sementara itu, realisasi TKDD telah mencapai Rp89,4 persen dari alokasi Rp795,5 triliun, yang meliputi transfer ke daerah Rp646,5 triliun atau terkontraksi 5,3 persen (yoy) dan dana desa Rp64,5 triliun atau tumbuh negatif 0,9 persen (yoy).
Adapun realisasi transfer ke daerah telah mencapai 89,4 persen dari target Rp723,5 triliun dan dana desa mencapai 89,6 persen dari alokasi Rp72 triliun./
