Dua Dana Pensiun Bermasalah Segera Diumumkan

JAKARTA, Bisnistoday – Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengumumkan daua dana pensiun (dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN yang sedang menjalani pemeriksaan oleh Kejagung.

“Kami dengan Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) akan segera bertemu untuk menyerahkan hasil laporan,” kata Jaksa Agung, ST Burhaduddin di Jakarta, Senin (04/02). Ia menambahkan, Kejagung akan menjadwalkan pertemuan khusus dengan Menteri BUMN untuk membahas hasil pemeriksaan.

Kendati demikian, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan bila penyerahan laporan dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Tunggu Kejagung

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, masih belum bisa memberikan informasi lebih rinci terkait dengan dua dapen yang dikelola oleh korporasi negara tersebut.

Menurut dia, Kementerian BUMN masih menunggu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejagung.

“Nanti itu, tadi Pak JA (Jaksa Agung Burhanuddin) sudah sampaikan, Pak Ateh (Kepala BPKP) sudah kerja, ya tunggu prosesnya. Ya kalau bisa minggu kemarin tapi kan proses, sabar ya,” kata Erick.

Baca juga: Pencairan Jaminan Hari Tua Usia 56 Tahun Ditolak Nitizen

Pada Februari 2024, Erick Thohir kembali melaporkan dua dapen yang dikelola oleh korporasi negara ke Kejagung.

Erick menyampaikan, pelaporan baru tersebut menambah daftar dapen BUMN yang bermasalah, sehingga total menjadi sembilan dapen.

Adapun tujuh dapen BUMN yang telah diketahui adalah PT Inhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel dan dan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)./