www.bisnistoday.co.id
Senin , 9 November 2026
Home NASIONAL & POLITIK Politik & Keamanan Golkar Tegas Tolak Hak Angket: Itu Kan Hak Politisi DPR
Politik & Keamanan

Golkar Tegas Tolak Hak Angket: Itu Kan Hak Politisi DPR

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday – Wacana Hak Angket yang digaungkan Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo mendapat respons tegas dari Partai Golkar.

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara soal wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Airlangga secara tegas menyatakan, partainya dan koalisi paslon 02 bakal menolak.

“Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan partai koalisinya itu pasti akan menolak,” kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Lebih lanjut Airlangga mengatakan, dengan masuknya Partai Demokrat ke dalam pemerintahan membuat partai di luar pemerintahan semakin sedikit. Hal ini semakin sulit mewujudkan wacana Hak Angket.

“Kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah pertama dengan Mas AHY masuk, jadi ini yang di luar pemerintah semakin sedikit,” ucapnya.

Sebelumnya, Ganjar menyatakan bahwa hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu.

Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024. Pelaksanaan pilpres diduga sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan resminya, Senin (19/2/2024).

Arsip

Beritasatu Network




BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

Related Articles

Politik & Keamanan

Partai Gelora Desak Penegakan Hukum Kasus Karhutla Lebih Tegas

JAKARTA, Bisnistoday.co.id - Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora,...

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan, persoalan kekerasan terhadap anak tidak cukup diselesaikan melalui penindakan terhadap pelaku. Perlu ada evaluasi terhadap lingkungan tempat anak tumbuh, termasuk pola pengasuhan keluarga, interaksi di sekolah, lingkungan pergaulan, serta pengaruh media digital.
Politik & Keamanan

KPAI Dorong RUU Pengasuhan Anak untuk Cegah Kekerasan dan Perundungan

BANDUNG, Bisnistoday.co.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang...

Partai Gelora
Politik & Keamanan

Pemerintah Diingatkan Dampak Rambatan Dinamika Konflik Timteng terhadap Ekonomi Dalam Negeri

JAKARTA, Bisnistoday.co.id - Ketua Komisi I DPR 2010-2017 Mahfuz Sidik mengatakan, bahwa...

Fahri Hamzah
Politik & Keamanan

RUU Pemilu : Fahri Hamzah Usul Ambang Batas Parlemen Dihapus

JAKARTA, BIsnistoday.co.id  - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang  (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah...