JAKARTA, Bisnistoday – Pengamat ekonomi mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit terhadap pelaksanaan hilirisasi mineral nikel. Program hilirisasi yang memiliki tujuan mulia ini dalam pelaksanaanya sudah melenceng hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Said Didu, Pemerhati BUMN menduga ada ketidakberesan dalam proses pelaksanaan hilirisasi mineral khususnya mineral Nikel. Program ini berjalan dengan syarat kepentingan sekelompok tertentu.
”Karena banyak kejanggalan, sebaiknya segera diaudit. Saya perhatikan sejak awal, soal penertiban tambang ini. Intinya keuntungan Nikel harus bisa dinikmati rakyat semua,” tutur M Said Didu saat dialog public bertajuk “ Hilirisasi Untungkan Siapa? secara daring, Jumat (18/8).
Menurut Said Didu, IUP (izin usaha pertambangan) yang beroperasi sekarang lebih banyak menguntungkan pemiliknya yakni investor Cina sekarang ini. Presiden Jokowi, lanjut Said Didu, menyatakan hilirisasi nikel ini mampu menghasilkan devisa Rp500 triliun. Kalau ini benar, kalau sekitar 50% saja, tentu ada pemasukan Rp250 triiun. “Benar bisa buktikan nggak?”
Belum lagi keuntungan lainnya, tambah Said Didu, harga nikel tidak mengikuti kebijakan seperti harga CPO, atau harga batubara. Kedua komoditas ini, mengalami penyesuaian ketika harganya internasional mengalami peningkatan.
“Harga Nickel Ore naik, kenyataanya harga dalam negeri sama. Terus pemasukan royalty, dihitung dari harga 35 USD bukan harga internasional 80 USD. Berarti royalty ini ada potensi pemasukan hilang juga dengan acuan harga 45 USD. Yang terjadi mengistimewakan investor Cina, dibungkus hilirisasi,” cetusnya.
Merugikan Negara
Said Didu mengatakan, apabila pelaksanaan yang keliru ini dibiarkan, maka dalam jangka panjang akan merugikan negara. Karena, candangan Nikel Indonesia diperkirakan 21 juta ton. Apabila terus diekploitasi maka dalam 10-12 tahun bakal habis. Sedangkan pihak yang mengekploitasi ini mendapat bebas pajak.
“Bayangin, mereka tak bayar pajak dan mengekploitasi Nikel jangka panjang. Setelah Nikel habis, meninggalkan lubang galian, kerusakan lingkungan dan bencana. Harus diaudit, ini untuk mengetahui kesalahan dan segera harus diperbaiki,” tegasnya.
Didin Damanhuri, Guru Besar IPB dan Univ.Paramadina mengatakan, secara makro energi bahwa arah kebijakan bidang energi yakni menuju energi bersih. Karena itu, kebijakan penggunaan energi bersih seperti kelistrikan menjadi fokus utama.
“Indonesia untuk ini hilirisasi Nikel untuk kendaraan listrik belum siap, dan negara dipandang siap seperti AS, Jepang, Eropa, Korsel dan lainnya,” tuturnya.
Nikel Menjadi Rebutan
Menurut Didin, material untuk mendorong penggunaan energi listrik seperti Nikel sebagai komoditas masa depan. Menjadi persoalan, ketiaka secara geopolitik adanya perang Rusia dan Ukraina semakin tidak mengntungkan kawasan. “Secara ekonomi juga perseteruan Cina dan AS terus bergejolak. Nah, dalam beberapa waktu terakhir Jakarta Beijing semakin mesra,” tuturnya.
Didin menuturkan, hubungan yang erat terlihat kunjungan Jokowi ke Cina menghasilkan beberapa kesepakatan yang mengikat. China dinlai mampu mengalahkan dominasi AS dalam energi kelistrikan di Asia. “Cina sudah mencengkram Indonesia sebagai negara kandungan Nikel terbesar dunia. Secara geografis juga Cina lebih dekat atau diuntungkan.”
Potensi nikel yang menggiurkan ini, menjadi ajang perburuan rente politik. Wajar saja, partai butuh energi besar dalam pileg dan pilpres 2024. “Kebijakan ngotot diterbitkan demi memburu rente. Persoalan menjadi terbuka ketika antar menteri senior, saling melaporkan diri. Mereka pimpinan parpol, juga pejabat juga pengusaha kan?
Padahal, lanjut Didin, industri nikel ini masih jauh dari sempurna. Pengolahan komoditas Nikel ini, perlu penyiapan pasar produk setelah diolah dan ternyata Indonesia belum siap. Lalu, pengolahan dari hasil smelter ini terpaksa juga dijual ke luar negeri. “Jadi ekspor illegal tidak bisa dihindarkan karena tak laku dijual di dalam negeri. Industrinya belum siap.”
Penyerapan Pekerja
Belum lagi, tambah Didin, penyerapan tenaga kerja lokal yang dipamerkan pemerintah ternyata tidak seindah dibayangkan. Apa yang diungkapkan dari tenaga kerja yang terserap tidak lebih dari 30% saja. “Ini terjadi di Maluku dan Sulawesi. Bahkan pekerja kasar juga dari Cina, dan pekerja Skill juga Cina. Ini benar manipulatif, dan pekerja lokal dibayar UMP saja, jauh upah pekerja Cina.”
Ekonom Senior Fadhil Hasan mengutarakan, masih banyak yang dibenahi dalam pelaksanaan hilirisasi khususnya NIkel. Program hilirisasi ini tujuan memang sangat mulia, hanya kenyataan belum memuaskan. “Dari aspek penyerapan pekerja lokal, kesiapan industri, serta dukungan pembiyaan industri. Proyek Nikel ini, memang memiki risiko tinggi, dan perbankan cendeung konservatif.”
Maka itu,tambah Fahil, hanya investor asing yang didukung dengan pembiyaan lebih murah dan industri yang terjalin dengan baik ekosistemnya, maka berani menerima tawaran hilirisasi Nikel di Indonesia. Sedangkan, Cina sudah lebih maju pasar produk olahan Nikel.
“Lebih baik audit sementara, untuk menentukan kembali langkah hilirisasi Nikel yang lebih baik ke depan.”/
