JAKARTA, Bisnistoday – Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) menawarkan strategi baru dalam pembiayaan pembangunan jalan tol di Indonesia. Dengan strategi baru seperti yang diterapkan di India, maka India mampu membangun jalan tol sepanjang 90 ribu km, sedangkan di Indonesia hanya mampu sekitar 2 ribu km sepanjang delapan tahun terakhir.
“Di India menerapkan strategi pembiayaan HAM yakni Hybrid Annuity Model. Melalui model ini India jauh lebih cepat membangun jalan tol yang dalam sepuluh tahun terakhir mampu membangun 90 ribu km,” ungkap Ridha D. M. Wirakusumah, Ketua Dewan Direktur atau Chief Executive Officer INA, saat diskusi bertajuk: 3 Bold Actions Terobosan Menutup Funding Gap Infrastruktur, Creative Infrastructure Financing Day (CreatIFF) di Jakarta, Rabu (13/12).
Ridha DM Wirakusumah memaparkan, mengapa pembangunan jalan tol di India sangat cepat? Di India pemerintah bersama dengan BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) atau badan regulator dikenal National Highways Authority of India (NHAI), membangun hampir 90 ribu km national highways dalam 10 tahun terakhir. Indonesia selama 8 tahun 2014-2022 panjang jalan bebas hambatan bertambah 1.885 km atau sekitar 235 km per tahun.
Menurut Ridha, untuk aset greenfield dibangun oleh kontraktor lokal , tetapi asset recycling kepada investor dapat dilakukan lebih cepat dengan kepastian tinggi atau kurang dari 2 tahun dari awal konstruki, karena kepatian pendapatan untuk investor.
Tingkatkan Minat Investor
Metode HAM, lanjut Ridha dianggap berhasil meningkatkan daya tarik investasi sektor jalan tol. Beberapa perbedaan modal build operate transfer (BOT) yang diterapkan di Indonesia dengan HAM di Inddia. Apabila BOT sistemnya konsesi dimana BUJT yang membangun, mengumpulkan tarif tol dan mengoperasikan aset selama masa konsesi.
Sedangkan, Hybrid Annuity Model (HAM) merupakan model konsesi dimana pemerintah menyediakan sebagian pendanaan atau sekitar 40% untuk biaya konstruksi, sementara sisanya 60% dibiayai oleh BUJT.
BUJT kemudian bertanggungjawab mengoperasikan dan memelihara asset dan menerima pendapatan melalui annuity yang dibayarkan oleh pemerintah selama periode konsesi. “Model HAM yang relative baru, kini menjadi cukup popular di India.”
Berdasarkan model di India, bahwa BOT dan HAM sama-sama pembebasan lahan , dimana model BOT dan HAM di India, tender atau bidding hanya dilakukan saat lahan telah 80% bebas dan pemerintah berkewajiban untuk membebaskan, sisanya dalam jangka waktu terltentu, jika tidak kewajiban BUJT akan dikurangi.
Selanjutnya memasuki masa konstruksi, bahwa untuk BOT dan HAM sama-sama melakukan konstruksi tetapi untuk HAM biaya kostruksi 40%, ditangung pemerintah 60% ditanggung BUJT, dengan catatan pembengkakan biaya (cost overrun) ditanggung BUJT.
Kemudian, lanjut Ridha, mengenai pendapatan atas tarif tol untuk BOT atau HAM berbeda. Karena pendapatan dalam bentuk annuity stabil, dengan menggunakan formula yang memproteksi investor dari risiko inflasi dan kenaikan interest rate. “Model BOT tidak akan layak bagi investor apabila keekooi proyek tidak memadai.”
Selain itu, mengenai ekspektasi IRR (tingkat pengembalian investasi) sekitar 13%-15% sedangkan metode HAM dengan tingkat IRR sekitar 10%-15%. Oleh karena itu kelebihan tersebut, ekspektasi IRR investor melalui Annuity lebih rendah, dan karena pemerintah berhak untuk menarik pendapatan tol.”Model konsesi HAM dapat menjadi sumber pembiayaan yang ekonomis.”
Ridha mengungkapkan, bahwa periode konsesi BOT berkisar 10-30 tahun sedangkan untuk metode HAM sekitar 15 tahun. Model HAM bisa mengunakan periode konsesi yang lebih pendek dibandingkan dengan model BOT, khususnya untuk ruas jalan yang memiliki kelayakan ekonomi rendah.
Kunci Kesuksesan Investasi
Ia mengutarakan, bahwa kunci kesuksesan model konsesi alterative HAM di india menarik swasta dalam pembangunan infrastruktur jalan tol di India. Bahwa, struktur HAM di India tidak dapat berjalan tanpa beberapa prinsip berikut :
Pertama, kepastian dan ketepatan waktu dalam pembayaran annuity yang didukung pemerintah. Kedua, jumlah annuity yang dibayarkan memiliki mekanisme proteksi dari risiko inflasi biaya dan risiko kenaikan interest rate.
Ketiga, lanjut Ridha, proses control yang ditetapkan pemerintah terhadap standar bangunan atau saat fase konstruksi dan pelayanan saat fase operasi dilakukan secara jelas, adil dan tepat waktu.
“Keempat, untuk pemeirntah India melalui NHAI mendapatkan pendanaan yang pasti untuk memenuhi kewajibah annuity melalui beberapa sumber alokasi APBN dan cess fund (pajak terhadap penjualan bahan bakar kendaraan),” tambahnya.//
