BANDA ACEH, Bisnistoday – Kementerian UMKM alokasikan anggaran sebesar Rp350,21 miliar pada tahun 2026 untuk pemulihan UMKM terdampak bencana di Provinsi Aceh sebagaimana yang sedang dilakukan untuk Provinsi Sumbar dan Sumut.
Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM M. Makhrisyafrisal mengatakan dukungan anggaran tersebut terbagi dalam empat klaster program, yakni bantuan rehabilitasi usaha mikro, pengadaan alat produksi, pemberdayaan UMKM, serta penyediaan layanan Klinik UMKM Bangkit.
“Dukungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pengusaha UMKM yang terdampak bencana dapat kembali menjalankan usahanya. Kami tidak hanya memberikan bantuan untuk pemulihan sarana dan prasarana produksi, tetapi juga pendampingan agar usaha mereka dapat kembali produktif dan berkembang,” kata Makhrisyafrisal dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program/Kegiatan Pemulihan UMKM Terdampak Bencana di Provinsi Aceh yang digelar secara hybrid, Senin (7/9).
Baca juga: Pemerintah Kucurkan Banpres Rp3 Juta Bagi Usaha Mikro Terdampak Bencana Sumatera
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp340,63 miliar dialokasikan melalui Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro yang menyasar 113.292 pengusaha mikro. Setiap usaha mikro akan memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan aktivitas usaha pascabencana.
Selain bantuan langsung, Kementerian UMKM mengalokasikan Rp2,6 miliar untuk pengadaan alat produksi. Dukungan tersebut diperuntukkan bagi perbaikan satu rumah produksi bersama komoditas nilam yang terdampak bencana serta pengadaan mesin distilasi dan mesin pembuatan bata ringan.
Kementerian UMKM juga menyiapkan Rp4,81 miliar untuk program pemberdayaan yang menargetkan 5.312 pengusaha UMKM dan wirausaha. Program tersebut mencakup pendampingan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas wirausaha terdampak bencana, perluasan akses pasar, hingga pengembangan landing page UMKM Sumatera Bangkit Bersama.
Program pemberdayaan tersebut diharapkan membantu pengusaha UMKM melewati masa pemulihan sekaligus membuka kembali peluang usaha yang sempat terhambat akibat bencana. Pendampingan juga diarahkan agar UMKM mampu mengembangkan model bisnis yang lebih adaptif terhadap kondisi pascabencana.
Dukungan lainnya diberikan melalui Klinik UMKM Bangkit dengan anggaran sebesar Rp2,16 miliar. Layanan tersebut akan hadir di lima titik, yakni Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kota Banda Aceh.
Klinik UMKM Bangkit menjadi ruang layanan dan pendampingan bagi pengusaha UMKM terdampak untuk memperoleh informasi, konsultasi, serta fasilitasi yang dibutuhkan selama proses pemulihan usaha. Kehadirannya sekaligus mendekatkan akses pengusaha UMKM terhadap berbagai dukungan pemerintah di wilayah terdampak.
Pemulihan UMKM di Sumbar
Sebelumnya, Kementerian UMKM juga menyiapkan Bantuan Presiden (Banpres) rehabilitasi usaha mikro senilai Rp115,77 miliar bagi 38.507 pengusaha mikro terdampak bencana di Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Rahmadi mengatakan total anggaran tersebut dialokasikan melalui tiga klaster program, yakni Banpres rehabilitasi usaha mikro, pemberdayaan UMKM, serta Klinik UMKM Minang Bangkit.
“Total alokasi anggaran untuk Provinsi Sumatera Barat pada 2026 sebesar Rp119,3 miliar yang terbagi dalam tiga klaster, yaitu Banpres rehabilitasi usaha mikro, pemberdayaan UMKM, dan Klinik UMKM Bangkit,” ujar Rahmadi saat membuka Sosialisasi Program/Kegiatan Pascabencana Provinsi Sumatera Barat di Padang, Rabu (2/9).
Setiap pengusaha mikro yang memenuhi persyaratan akan memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta untuk mendukung proses rehabilitasi usaha. Program tersebut menjadi bagian dari total alokasi anggaran Kementerian UMKM untuk pemulihan pascabencana di Sumatera Barat pada 2026 sebesar Rp119,3 miliar.
Menurut Rahmadi, pendataan calon penerima menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Karena itu, jumlah pengusaha mikro yang diusulkan sebagai calon penerima akan ditambah 25 persen dari kuota yang tersedia untuk mengantisipasi adanya calon penerima yang terkendala dalam proses validasi.
“Kalau nanti jumlahnya lebih, data tersebut akan disimpan untuk tahun 2027. Hal ini juga akan memudahkan dinas terkait dalam pendataan pengusaha mikro yang akan menerima Banpres selanjutnya,” katanya.
Sebanyak 13 kabupaten/kota terdampak bencana Sumatera Barat akan dikelompokkan ke dalam tiga regional layanan yang berpusat di Kabupaten Agam, Kota Padang, dan Kepulauan Mentawai. Pembagian regional tersebut dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan bantuan menjangkau pengusaha UMKM yang membutuhkan.
