GUANGZHOU, Bisnistoday – Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan rangkaian kebijakan pemerintah memperluas akses pembiayaan yang inklusif bagi UMKM Indonesia.
Hal itu disampaikan dalam Pertemuan Tingkat Menteri UMKM APEC (32nd APEC SME Ministerial Meeting) di Guangzhou, Cina, Jumat (4/9).
Menteri Maman mengatakan forum APEC merupakan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan praktik kebijakan yang dapat menjadi pembelajaran bersama bagi negara-negara anggota.
“Keberhasilan kebijakan pembiayaan tidak hanya diukur dari seberapa besar pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari seberapa efektif pembiayaan tersebut mampu membuat UMKM tumbuh, semakin resilien, dan naik ke tingkat pengembangan yang lebih tinggi,” kata Menteri Maman.
Menteri mengemukakan, salah satu instrumen pembiayaan yang terus diperkuat pemerintah Indonesia adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada 2025, penyaluran KUR mencapai Rp286 triliun kepada 4,5 juta UMKM dengan penyaluran ke sektor produktif mencapai 60,5 persen, antara lain untuk sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur. Bahkan, penyaluran KUR juga menyassar wirausaha perempuan.
“Ini mencerminkan komitmen kami untuk mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan produktif yang mampu menciptakan nilai ekonomi lebih besar dan membuka lapangan kerja berkualitas,” katanya.
Ia mengatakan, Indonesia melakukan transformasi terhadap skema Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dengan tingkat pembiayaan turun dari sekitar 20-25 persen menjadi 8 persen mulai tahun ini.
Menteri juga memaparkan kebijakan PRO-KESRA Produktif yang tidak hanya berorientasi pada penciptaan wirausaha baru, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan penguatan ekosistem usaha.
“Program ini diarahkan untuk mendukung target 10 juta orang berusaha dan bekerja melalui layanan yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga,” kata Menteri Maman.
Selain itu, Indonesia turut menyampaikan praktik baik dalam membangun ekosistem kewirausahaan melalui penguatan kebijakan dan pengembangan program inkubasi usaha. Penguatan ekosistem kewirausahaan perlu memastikan bahwa wirausaha tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkembang, naik kelas, dan membangun usaha yang berkelanjutan.
Menteri UMKM menjelaskan penguatan tersebut didukung melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang menjadi acuan kebijakan lintas kementerian dan lembaga, sekaligus menetapkan target rasio kewirausahaan Indonesia mencapai 8 persen pada 2045.
Ekosistem kewirausahaan tersebut kemudian diintegrasikan melalui SAPA UMKM, sebuah platform yang menghubungkan pendataan, akses terhadap program, peningkatan kapasitas, hingga pemantauan penerima manfaat secara terpadu.
