JAKARTA, Bisnistoday – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti tentang pernyataan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati yang merilis soal harga Pertalite yang seharusnya dijual Rp.17.200 per liter jika tanpa subsidi. Menurut LaNyalla, jika menggunakan kata ‘seharusnya’, maka rakyat Indonesia juga ‘seharusnya’ tidak miskin, dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, bila dikelola sesuai Pasal 33 UUD 1945.
“Jangan lagi pakai kata ‘seharusnya’, karena kalau pakai kata ‘seharusnya’, maka semua hal juga harus pada posisi ‘seharusnya’. Termasuk pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, seharusnya tidak berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand di Asia Tenggara,” urai LaNyalla, Selasa (12/7)
LaNyalla juga menyoroti penghasilan direksi dan komisaris Pertamina yang sebulan bisa mencapai miliaran rupiah, juga ‘seharusnya’ dikurangi jika dibanding dengan data yang menyatakan bahwa 150-an juta penduduk Indonesia berpenghasilan Rp. 30 ribu per hari.
“Data yang dirilis ekonom Anthony Budiawan jelas menyebut masih ada 150 juta lebih penduduk Indonesia dengan penghasilan 30 ribu rupiah per hari. Inikan juga ‘seharusnya’ meningkat, jika kita bicara menggunakan kata ‘seharusnya’,” beber LaNyalla.
Oleh karena itu, lanjutnya, membandingkan sesuatu itu harus apple to apple. Jangan bandingkan harga BBM dengan negara yang pendapatan per kapitanya jauh berbeda. Atau membandingkan dengan negara yang public transport-nya sudah beres.
LaNyalla meminta Pertamina fokus saja mengurangi biaya ‘kemahalan’ dalam due process business-nya. Sehingga menjadi lebih efisien. Dan jangan selalu menutupi business lost dengan dalih business judgment bukanlah sebuah kesalahan. /@layallacenter
