JAKARTA, Bisnistoday – Dinamika geopolitik global kembali memanas menyusul serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Akademisi menilai, konflik AS dan Venezuela tidak dapat dipahami secara sempit sebagai isu keamanan, melainkan terkait erat dengan kepentingan strategis energi dan rivalitas kekuatan besar dunia.
Direktur Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, Ph.D, menilai, argumentasi normatif yang disampaikan pemerintah Amerika Serikat belum mampu memberikan dasar hukum yang kuat atas serangan tersebut. Pernyataan Presiden AS Donald Trump dan jajaran pejabat luar negerinya dinilai gagal menunjukkan clear positioning dalam kerangka hukum internasional
“Penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial adalah prinsip wajib dalam hukum internasional, baik bagi negara besar maupun kecil,” tegas Umam. Ia menambahkan, serangan AS sulit dibenarkan dengan merujuk Pasal 51 Piagam PBB tentang hak bela diri, karena tidak terdapat ancaman langsung dan spesifik dari Venezuela terhadap Amerika Serikat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Umam, dalam webinar bertajuk “Sikap Indonesia Terhadap Serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela” di Jakarta, Jumat (9/1) sore. Kegiatan ini, merupakan forum akademik untuk membedah konflik dari perspektif hukum internasional, ekonomi politik energi, hingga implikasinya terhadap politik luar negeri Indonesia.
Menurut Umam, melemahnya legitimasi serangan ini tercermin dari kritik yang tidak hanya datang dari negara rival, tetapi juga dari sejumlah sekutu Amerika Serikat sendiri. Kondisi tersebut mengingatkan pada pola lama penggunaan informasi yang belum sepenuhnya terverifikasi, seperti yang pernah terjadi pada era Presiden George W. Bush di awal 2000-an.
Energi, Pasar, dan Logika Realisme
Dari perspektif teori hubungan internasional, Umam menilai konflik ini mencerminkan karakter sistem internasional yang anarkis. Negara bertindak berdasarkan persepsi ancaman dan kepentingan nasionalnya masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam teori realisme
Ia juga menyoroti dokumen kebijakan strategis Amerika Serikat yang dirilis pada November 2025, yang menempatkan energy security dan supply security sebagai kepentingan utama.“Lonjakan saham perusahaan-perusahaan AS pasca-serangan mengindikasikan ekspektasi pasar terhadap terbukanya kembali akses perusahaan Amerika ke sektor energi Venezuela,” ujarnya.
Cadangan Minyak dan Kutukan Sumber Daya
Analisis ekonomi politik energi diutarakan oleh Rosyid Jazuli, Ph.D, Dosen Manajemen Universitas Paramadina. Ia menjelaskan, bahwa Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, namun mengalami penurunan produksi drastis sejak nasionalisasi perusahaan minyak asing pada era Hugo Chávez
“Ketika menyangkut sumber energi strategis, negara adidaya seperti Amerika Serikat bisa bersikap sangat agresif,” kata Rosyid. Nasionalisasi perusahaan minyak AS disebut sebagai pemicu konflik berkepanjangan yang berdampak pada terganggunya pasokan energi global.
Ia juga menyoroti karakter minyak Venezuela yang tergolong heavy crude, sehingga membutuhkan teknologi tinggi yang sebelumnya dikuasai perusahaan-perusahaan Amerika. Pasca-nasionalisasi, kemampuan produksi dan pengolahan minyak Venezuela menurun tajam, memperparah krisis ekonomi dalam negeri.
Fenomena tersebut diperkuat oleh apa yang disebut resource curse atau kutukan sumber daya alam, ketika kekayaan alam melimpah tidak diimbangi tata kelola yang baik, stabilitas sosial, dan kapasitas teknologi. Krisis ekonomi bahkan mendorong gelombang pengungsi Venezuela ke negara-negara tetangga seperti Kolombia.
Implikasi bagi Indonesia: Bebas Aktif yang Substantif
Dalam konteks Indonesia, para pembicara menekankan pentingnya konsistensi politik luar negeri bebas aktif. Umam mengingatkan bahwa Amerika Serikat memandang Indonesia sebagai negara yang relatif mudah melakukan swingkebijakan luar negeri, sehingga Indonesia harus berpegang teguh pada kepentingan nasional jangka panjang
Sementara, Rosyid menambahkan, ketahanan ekonomi domestik menjadi faktor kunci agar kedaulatan politik dapat dihormati. “Negara besar akan lebih respek pada negara dengan fundamental ekonomi yang kuat, industri manufaktur maju, dan penguasaan teknologi,” ujarnya, seperti mencontohkan Tiongkok.
Ketahanan Energi sebagai Agenda Mendesak
Menutup diskusi, Prof. Didik J. Rachbini, Rektor Universitas Paramadina, menekankan pentingnya respons cepat pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Di tengah gejolak geopolitik global, negara dituntut menjaga stabilitas ekonomi, pangan, dan kesejahteraan sosial masyarakat
“Dalam jangka panjang, kenaikan harga bahan baku global harus diantisipasi melalui substitusi dan peningkatan produksi dalam negeri, bahkan membuka peluang ekspor,” ujarnya. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan pasar saham sebagai bagian dari ketahanan nasional.
Webinar ini menegaskan bahwa konflik global tidak pernah berdiri sendiri. Bagi Indonesia, sikap yang diambil bukan sekadar soal diplomasi, melainkan cerminan ketahanan ekonomi, energi, dan konsistensi prinsip bebas aktif di tengah rivalitas kekuatan besar dunia./
