JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Layang Dalam Kota Jakarta.Sebanyak enam ruas jalan tol sepanjang 69,77 Km tersebut akan mengadopsi konstruksi jalan layang yang terintegrasi dengan transportasi umum Bus Rapid Transit (BRT). Proyek ini berjalan lamban karena masih terbenturnya kendala penyediaan lahan utilitas.
Untuk itu, didalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10), Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengharapkan pemerintah bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jakarta Toll Development (JTD), Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak terkait dapat segera mencari solusi dan menyelesaikan berbagai kendala di lapangan terutama lahan yang berada di jaringan utilitas.
“Pelaksanaan konstruksi ruas tol Kelapa Gading – Pulo Gebang juga harus menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang padat dan prinsip kehati-hatian yang tinggi karena berada di tengah bangunan gedung yang padat dengan waktu kerja yang relatif sempit. Pada dasarnya kami pun ingin memastikan keberlanjutan kegiatan usaha di sepanjang koridor tol.”
Danang Parikesit
Seperti diketahui, pembangunan jalan tol tersebut terbagi dalam dua tahap. Tahap 1 dengan nilai investasi sebesar Rp 20,7 triliun memiliki total panjang 31,1 km yang terdiri dari Seksi A yaitu Kelapa Gading – Pulo Gebang sepanjang 9,3 km. Sedangkan, Seksi B ( ruas Semanan-Grogol) sepanjang 9,5 km dan Seksi C (ruas Grogol-Kelapa Gading) sepanjang 12,4 km.
Untuk seksi A, ruas Tol Kelapa Gading – Pulo Gebang pembangunannya dimulai sejak Februari 2017 kini progresnya mencapai 71% dengan sisa pekerjaan struktur pilar sebesar 90 buah pilar dari total 384 buah pilar. Seksi A direncanakan selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) bulan, namun ditemukan beberapa kendala pelaksanaan di lapangan.
Ia menyebutkan, kendala itu antara lain pembebasan lahan tambahan, relokasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT – 150 kV), dan utilitas-utilitas lainnya, seperti Pipa gas, Pipa air bersih, Saluran Kabel Tegangan Menengah, dan Saluran Distribusi/ Jaringan Tegangan Rendah. Beberapa utilitas dimaksud berada pada lahan yang belum bebas tersebut.
Menurut Danang, pembebasan lahan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui Tim Pengadaan Tanah yang dilaksanakan dengan menggunakan dana APBN, termasuk tanah-tanah yang menjadi kewajiban dari Pemilik Lahan untuk diserahkan sebagai Fasilitas Umum (Fasum) ke Pemprov DKI Jakarta (Walikota Jakarta Utara/ Jakarta Timur) untuk pelebaran Jalan Arteri.
Danang menerangkan, pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sejak tahun 2017 dapat diselesaikan 100% pada bulan September 2019. Sedangkan untuk pembersihan lapangan dan pembongkaran bangunan ditargetkan selesai pada akhir bulan Oktober 2020 ini.
Aktifitas Terganggu
Kepala BPJT, Danang Parikesit mengakui, sejak pandemi COVID-19 sejak awal Maret 2020 serta diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta turut mempengaruhi kecepatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan. Kontraktor bekerja dengan sumber daya manusia yang dibatasi untuk memenuhi prinsip physical dan social distancing, baik di lapangan maupun di mess pekerja.
“Atas keterlambatan rencana penyelesaian jalan tol tersebut yang menimbulkan ketidaknyamanan dan gangguan aktifitas masyarakat di sekitar kawasan Kelapa Gading hingga Pulo Gebang , Kementerian PUPR beserta PT Jakarta Tollroad Development (JTD) mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi sehingga pembangunan jalan tol ini dapat diselesaikan sesuai target waktu dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat luas,” tambahnya.
Seperti diketahui, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT Jakarta Tollroad Development (JTD) dan kontraktor pelaksana PT Jaya Konstruksi – PT Adhi Karya (KSO), menargetkan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan seluruhnya pada Juni 2021.//
