JAKARTA, Bisnistoday – Pertumbuhan ekonomi berdasarkan keterangan Badan Pusat Statistik, (BPS) yang dirilis sebesar 3,69% selama tahun 2021 dinilai INDEF kurang maksimal. Hal ini sesuai dengan prediksi pemerintah dengan pertumbuhan berada di kisaran 3,5 %-4%. Angka prediksi merupakan revisi pertumbuhan ekonomi pemerintah pada awal tahun dalam APBN 2021 berada dalam kisaran 4,5%-5,5%.
“Buat apa buat proyeksi yang ujungnya memang tidak tercapai. Optimistis boleh, namun pelaku bisnis itu berpikir realistis.Memang berada dibawah asumsi APBN 2021 yang berada di kisaran 4,5%-5,5% yang bisa dicapai 3,69%,” ungkap Wakil Direktur INDEF, Eko Sulistyo saat konferensi pers INDEF menanggapi pertumbuhan ekonomi tahun 2021, di Jakarta, Selasa (8/2).
Eko mengatakan, faktor penyebab tidak tercapainya target pertumbuhan dalam APBN 2021 tersebut karena kebijakan pemerintah sendiri. Pemerintah telah melepas SBN dengan begitu tinggi 7%. Hal ini disikapi oleh pelaku perbankan untuk ikut sebagai follower saja dengan menaruh dananya di SBN.
Padahal disisi lain, menurut Eko, geliat ekonomi secara nasional banyak butuh pembiayaan yang terjangkau. Padahal, sektor produksi baru tumbuh optimal idealnya ditunjang dengan budget pembiayaan tujuh kali lipat dari kebutuhan. Ia memperkirakan dana yang mengalir ke SBN dari sektor perbankan mencapai Rp1.000 triliun. “Tidak ada yang mengalir ke sektor riil, disaat mereka butuh stimulus pendanaan. Ini menjadi blunder sendiri,” tukasnya.
Eko Listiyanto menyarankan, pemerintah lebih fokus dan berhati-hati dalam menjalankan kebijakan untuk memulihkan perekonomian. Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan apabila pemerintah menggangap serius pro pertumbuhan. Sebab, tahun 2023 sudah memasuki tahun politik semakin banyak faktor lain.”Pemerintah harus fokus terhadap akselerasi ekonomi.”
Menurutnya, beberapa faktor utama seperti pengendalian inflasi yang ditarget 3% juga realitasnya tahun 2021 yang sulit dicapai, nilai tukar yang diketok 14.350 per USD tetapi kenyataannya Rp14.600 per USD. Belum lagi asumsi harga Minyak Dunia sebesar 63 USD per Barel,yang diperkirakan dalam kondisi kedepan juga akan dicapai tahun 2022.
“Diperkirakan tahun 2022 dengan pertumbuhan masih rendah, dengan tantangan global yang semakin memperparah. Dan memang masih mungkin dicapai pertumbuhan lebih tinggi, tapi harus fokus, termasuk pengendalian pandemik,” terangnya.
Eko Listyanto mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 memang cukup berat, karena Omicron sendiri diperkirakan sudah menghabiskan waktu tiga bulan pertama hingga Maret 2022.
“Kalau ingin pertumbuhan lebih tinggi setidaknya, pertumbuhan per kuartal 5%, untuk mengejar itu. Kita harus fokus, jangan programnya diacak-acak ditengah jalan, ” tegasnya.
Demikian juga harga komoditas, juga masih tinggi, meski para eksportir mengalami keuntungan, disisi lain pelaku usaha tersebut banyak mengimpor material dari luar. Komoditas yang tinggi, juga mendorong inflasi sehingga mengganggu nilai tukar. Begitupun harga minyak dunia melambung juga akan berpengaruh terhadap harga jual BBM baik pertalite, maupun pertamax hingga harga barang ikut naik.
Belum lagi persoalan global lainnya, menurut Eko Listyanto adalah kebijakan tapering AS. Ujungnya juga menaikkan suku bunga bank Sentral, The Fed dengan apalagi kondisi memang Amerika Serikat sekarang sudah jauh lebih baik perekonomiannya. Dengan kondisi peningkatan inflasi 2% menjadi 7% untuk negara adidaya tersebut, wajar tapering sudah mendesak diterapkan.
“Nah implikasinya tapering terhadap Indonesia pasti ada, walau kemungkinan tidak berjalan lama. Nah pemerintah tidak hanya mencatat saja, daftar list, tetapi yang paling penting bagaimana mitigasinya. Bagaimana mengendalikan harga komoditas, minyak, dan bagaimana amunisinya itu ditunggu jawaban pemerintah,”tegas Eko Listyanto./
