JAKARTA, Bisnistoday – Perang Iran dengan Israel serta AS belum memberikan tanda berhenti dalam waktu dekat. Sedangkan, kebutuhanan energi global serta nasional Indonesia tidak bisa ditawar lagi. Pemerintah diminta siapkan strategi penggunaan listrik untuk memenuhi kebuhan rumah tangga dan usaha mikro.
“Ancaman krisis ekonomi nyata di depan mata. Bahkan bisa timbulkan krisis sosial politik. Pemerintah segera pelopori penggunaan kompor listrik, bagi masyarakat khususnya usaha mikro kecil. Ini penting, karena supply gas dan bahan bakar minyak akan terganggu,” ujar Ketum APLI Perjuangan, Ali Mahsun Atmo, di Jakarta, Sabtu (7/3).
Disisi lain, bagi para driver online selayaknya mendapat perhatian penuh dengan memberikan stimulus kendaraa listik. Berbagai skema bisa dijalankan untuk melindungi warga kurang mampu termasuk penyediaan motor listrik bagi OJOL.
Ali mengutarakan, kondisi krisis energi dan ekonomi ini tidak boleh dibiarkan dan santai.Menurutnya, dinamika ekonomi dan turbulensi politik sewaktu-waktu bisa jadi Kuda Troya. “Just reminder 1998, pernah terjadi sesaat sebelum Presiden RI Ke-2 Soeharto menyatakan berhenti tahun 1998 imbuh Ketua Umum Asosiasi PKL di Indonesia.”
Ia menerangkan, sepekan sejak 28 Februari 2026 perang US-Israel Vs Iran telah lonjakkan harga Minyak (BBM), Gas Alam (Elpiji) dan pangan dunia. Di Eropa harga gas naik 80%, sedangkan saat ini harga BBM loncat ke 91-95 USD per barrel.
Bahkan, lanjut Ali, Menteri Energi Qatar Saad al-Kaabi mengatakan bisa 150 USD per barrel ketika Timur Tengah Tetapkan Force Majeure atau menghentikan produksi beberapa hari ke depan. “Kondisi ini dapat menjatuhkan ekonomi dunia, juga ekonomi Indonesia,” cetus Ali Mahsun.
Tentunya, tambah Ali Mahsun, kenyataan ini sangat berdampak ke Indonesia, baik dari sisi jaminan pasokan dan resiko kelangkaan BBM, gas dan pangan. Bahkan bisa menjadikan APBN 2026 jebol. “Lebih dari itu, high risk terjadi gejolak sosial politik. Oleh karena itu, mitigasi dampak Perang US-Israel Vs Iran harus trengginas, dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.”/
