MALANG, Bisnistoday – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa Indonesia akan kembali memasuki era perekonomian nasional yang berlandaskan konstitusi. Perubahan ini menandai pergeseran dari sistem pasar bebas yang menguasai perekonomian nasional menuju ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
“Presiden Prabowo Subianto ingin negara kembali hadir, tidak lagi menggunakan pola mekanisme pasar. Negara harus hadir kembali mengatur perekonomian nasional,” kata Menkop Ferry Juliantono, saat Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) LXIV Universitas Brawijaya, di Kota Malang, Jawa Timur, dalam siaran pers, Rabu (29/10).
Menkop menjelaskan sejak penandatanganan Letter of Intent (LoI) dari IMF pada 1998, peran negara dalam perekonomian perlahan surut beralih ke penguasaan mekanisme pasar hingga sekarang.
“Selama proses 25 tahun itu, hanya melahirkan dan memperkuat korporasi besar, hingga mereka menjadi konglomerasi dalam balutan oligarki, yang notabene mengesampingkan ekonomi rakyat,” ucapnya.
Dominasi para korporasi besar tersebut merasuk hingga ke desa-desa, yang banyak ditandai dengan suburnya praktik rentenir, tengkulak, serta pinjaman online ilegal. Ia menyebut sistem mekanisme pasar terbukti hanya melahirkan ketidakadilan dan keterbelakangan kehidupan masyarakat, khususnya yang ada di pedesaan.
“Nafas ekonomi pedesaan perlahan rontok, seperti KUD, tempat pelelangan ikan, hingga industri batik. Itu terjadi karena maraknya produk impor, termasuk produk pangan, holtikultura, dan perkebunan,” papar Menkop.
Dampaknya, Menkop mengakui, masyarakat menganggap korporasi jauh lebih hebat ketimbang badan usaha lain, termasuk koperasi. Padahal, sesuai konstitusi, seharusnya koperasi yang menjadi sokoguru perekonomian bangsa. Tidak seperti sekarang, koperasi jauh tertinggal, baik dari sisi aset, volume usaha, dan partisipasi masyarakat.
Menkop menegaskan dibentuknya 80 ribu lebih Kopdes Merah Putih akan mampu melakukan perubahan drastis struktur perekonomian nasional ke depan.
Menkop menegaskan Kopdes Merah Putih akan menjadi solusi bagi permasalahan bangsa, terutama dalam perekonomian rakyat.
“Kita banyak punya 80 ribu lebih ritel moderen milik koperasi, yang tidak kalah hebat dari korporasi,” tegas Menkop.
Selain bisnis ritel, Kopdes Merah Putih juga memiliki apotek dan klinik desa, sehingga pelayanan kesehatan dengan harga murah bisa menjangkau rakyat desa. “Kopdes yang juga berfungsi sebagai offtaker, bakal punya gudang untuk menampung produk-produk hasil rakyat. Kita ingin menciptakan kedaulatan pangan nasional melalui koperasi,” kata Menkop.
Oleh karena itu, Menkop mengajak Universitas Brawijaya untuk turun kembali membangun ekonomi masyarakat desa melalui koperasi, sehingga bisa menjadi desa mandiri, hingga uang yang berputar di desa juga akan kembali ke desa.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Brawijaya Prof Widodo memastikan bahwa pihaknya akan mendukung penuh gerakan membangun Koperasi Merah Putih di seluruh desa di Indonesia.
“Ini program luar biasa, mengingat mayoritas rakyat tinggal di desa, serta kekayaan alam ada di desa, sehingga landasan ekonomi di desa harus dibangun,” kata Prof Widodo.
Ia mengatakan ke depan, pihaknya akan fokus pada pengembangan Kopdes Merah Putih. Bahkan, ia merencanakan menghidupkan kembali mata kuliah perkoperasian.
