JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Rapat Kerja (raker) 2022 untuk membahas mid-term review dan optimalisasi pelaksanaan anggaran 2022 serta penyiapan program TA 2023. Raker ini diselenggarakan secara hybrid di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (24/5).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan untuk menyelesaikan semua pekerjaan pada TA 2023. “Ini adalah arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan semua pekerjaan pada 2023 atau selambat-lambatnya semester 1 tahun 2024. Kita harus menyelesaikan apa yang dilakukan sekarang,” kata Menteri Basuki.
Untuk menyelesaikan semua proyek pekerjaan pada 2023, diperlukan percepatan baik pekerjaan fisik maupun penyerapan anggaran. Hingga Mei 2022, progres penyerapan anggaran Kementerian PUPR mencapai 21,88%. “Saya mohon rekan-rekan semua untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran ini guna membuka lapangan pekerjaan. Saya juga minta dalam membuat strategi percepatan pembangunan untuk tetap memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun,” tambah Menteri Basuki.
Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan anggaran TA 2022, Menteri Basuki memberi tiga arahan pada kesempatan ini. Pertama untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan yang belum dilakukan lelang. Kedua, memanfaatkan semua dana blokir. Ketiga, mengumpulkan dana sisa lelang.
“Sebagaimana terekam dalam sistem e-Monitoring Kementerian PUPR ada potensi dana rupiah murni sebesar Rp7,28 triliun yang berasal dari dana blokir, sisa lelang, potensi sisa lelang dan belum lelang. Dana ini bisa kita manfaatkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sehingga nantinya tidak membebani anggaran 2023,” ungkap Menteri Basuki.
Dikatakan Menteri Basuki anggaran ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan prioritas yang perlu dialokasikan, yakni kegiatan baru yang merupakan perintah direktif Presiden. Kemudian pembayaran hutang lahan dan hutang progres, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selanjutnya eskalasi, tunggakan dan kekurangan dana proyek multiyears contract (MYC) 2022 serta kegiatan prioritas lainnya seperti event internasional dan transisi eks BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).
Pada kesempatan ini Menteri Basuki kembali menekankan untuk selalu menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).”Untuk pekerjaan 2022 dan 2023 TKDN harus jadi pegangan kita. Kalau produknya tidak ada buatan dalam negeri atau pabriknya ada di sini tidak masalah untuk impor, tetapi harus izin secara tertulis supaya semua terdokumentasi,” kata Menteri Basuki.
Selanjutnya, untuk TA 2023 Pagu Indikatif Kementerian PUPR sebesar Rp98,2 triliun yang terbagi atas dukungan manajemen Rp7,9 triliun, committed non dukungan manajemen Rp82,7 triliun dan Pagu bebas Rp7,5 triliun. Menteri Basuki mengatakan untuk pekerjaan baru pada TA 2023 di luar program MYC yang sudah berjalan untuk bisa di-list dan dilaporkan dulu untuk mendapat persetujuan Menteri PUPR.
“Saya kira TA 2023 sudah banyak yang committed sehingga tidak banyak ruang fiskal untuk program baru, untuk itu harus ada izin dari menteri,” tutur Menteri Basuki./Adv
