JAKARTA, Bisnistoday – Masyarakat Kota Bandung mulai terusik atas informasi rencana kenaikan tarif pelayanan kesehatan. Kabarnya, kenaikan tarif ini sudah ditetapkan melalui aturan Perwal Kota Bandung. Hal ini, sangat memperlihatkan bahwa negara hanya bisa berbisnis dengan rakyat-nya.
Padahal Amanat Undang Undang adalah dibentuknya negara yangg dimotori pemerintah bertugas menjamin keberlangsungan bangsa dan rakyat didalamnya. Tentunya, mengenai kesehatan, tentunya pemerintah harus sadar dengan lebih memikirkan bagaimana tentang pencegahan.
Dinas Kesehatan dan UPTD seharusnya mengedepankan hal hal yang berhubungan dengan mitigasi, agar masyarakat tidak terkena serangan kesehatan atau sakit. Ini dilakukan misalnya melarang makanan yang mengakibatkan penyakit.
Demikian juga, menghimbau sekolah sekolah yang rentan jajanan anaknya, meminta produsen menyajikan produk ramah kesehatan dan membuat tutorial atau SOP serta ajakan dan himbauan serta pendampingan terus menerus
Hanya saja, hal itu tidak tampak. UPTD kesehatan atau lebih dikenal Puskesmas isinya dokter dan pelayan untuk melayani keaehatan. Masyaraka yang sakit datang, akibat tidak dihimbau dan diinformasikan bagaimana cara hidup sehat bagi masyarakat dan berbisnis sehat bagi pengusaha.
Kenaikan Tarif Kesehatan
Kenaikan tarif layanan kesehatan mengindikasikan pemerintah sudah nyata mulai berbisnis dibidang kesehatan. Seharusnya bukan tarif yang dinaikan, tetapi bagaimana APBD berupaya menutupi untuk mitigasi kesehatan yang dinaikan.
Sebab, ketika hal yang prinsip dasar pelayanan kesehatan dinaikkan tarifnya, yang seharusnya disupport oleh APBD apabila ada kekurangan anggaran, jelas membuktikan sektor kesehatan Pemkot Bandung perlu dirombak.
Lalu apa hubungan ini dengan Pemilu ? Di tahun ini seperti diketahui akan menunjuk orang untuk mengatur apa yang terjadi diatas? Pertanyaannya apakah semua calon paham? Sadar terhadap apa yang akan dilakukan? Atau lagi-lagi soal kenaikan tarif dan minimnya anggaran APBD ditentukan oleh mereka yang sedang banyak pajang muka di tiang-tiang listrik Kota Bandung?
Lalu dimana hak dan kewajiban warga sebagai rakyat jika terus dizholimi. Setingkat untuk membangun sebuah Puskesmas saja pake dana rakyat tetapi sudah jadi rahasia umum pelaksana dan Dinas terkait diuntungkan dari sisi Kong Kali Kong.
Wajar dan bukan rahasia lagi, seperti biasa dari 100 persen misalnya anggaran, paling penerapan hanya sekitar 55 persen sampai 60 persen. Menurut pengusaha yang terbiasa melakukan kerjasama dengan pemerintah, lalu sisanya jadi bancakan OPD dan bisa jadi masuk ke kantong pribadi Dewan sebagai pengusul dan lain sebagainya. Mungkin pernyataan saya sering di iya kan, dan sulit dibuktikan.
Sebagai contoh yang lebih nyata, misalnya pembangunan Puskesmas Panghegar di Kelurahan Mekarmulya. Apakah hal itu nyata terjadi? Dan soal rencana kebijakan kenaikan retribusi? Mari kita tanya Pejabat yang akan habis masa baktinya dan para Calon yang akan menggantikan nya?
Bandung, Januari 2024
Oleh: Dedi Kurniawan Aktifis Sosial dan Lingkungan dan Ketua Badan Kehormatan FK3I Jawa Barat.
