JAKARTA, Bisnistoday – Sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Uraian para menteri ekonomi yang ditegaskan dalam paparan kepada media pada Senin, (16/12) kemarin, dinilai hanya kebijakan menenangkan masyarakat saja.
Massa meyakini, bahwa kenaikan PPN kendati hanya 1% menjadi 12% cukup pahit dipahami bersama. Massa mengaku, kehidupan dengan PPN 11% seperti sekarang saja sudah berat apalagia ditambah.
Hal ini terlihat dari berbagai poster yang disuarakan para aksi massa. Poster bertuliskan “Kalo PPN naik, berarti harga barang bakal naik, otomatis pengeluaran ikut naik, gaji jadi nggak cukup lagi. “Ketua Serikat Gen Z tolak kenaikan PPN 12 persen”, sambil membawa lampu tangan “lightstick”. Ratusan massa mencoba berjalan menuju Kantor Sekretariat Negara untuk menyerahkan petisi warga yang menolak kenaikan PPN 12 persen.
“Saya tidak setuju kenaikan PPN 12 persen, 11 persen aja sudah mencekik apalagi 12 persen, makin diperas intinya itu,” kata Ikrar W (25), salah satu aksi massa asal Semarang.
Menurut Ikrar, berapapun kenaikannnya akan tetap memberatkan masyarakat karena berpengaruh terhadap kenaikan harga.
“Harga pasti naik meskipun hanya satu persen. Pasti akan berpengaruh dengan adanya PPN 12 persen yang cekik. Harapannya pasti maunya dicabut 12 kalo bisa 11 persen atau syukur-syukur turun jadi 10 persen kan bisa aja,” cetus Ikrar.
Massa mulai dari mahasiswa, K-popers dan beberapa elemen lainnya ini mulai berdatangan pukul 14.00 WIB. Massa berkumpul dari Taman Aspirasi di halaman Plaza Barat Laut Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Dampak PPN Meluas
Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta mengutarakan, kebijakan fiskal pemerintah kembali menjadi sorotan tajam setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan rencana pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp265,6 triliun pada tahun 2025.
Alasan di balik kebijakan ini adalah untuk melindungi daya beli masyarakat, mendukung sektor riil, dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Namun, di saat yang sama, pemerintah juga berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12%, kebijakan yang tak pelak akan menambah beban ekonomi bagi masyarakat, khususnya kelas menengah dan bawah.
“Ironi ini, tidak hanya menunjukkan paradoks dalam kebijakan fiskal pemerintah, tetapi juga mengungkapkan ketidakseimbangan prioritas yang berpotensi memicu tekanan ekonomi lebih dalam bagi rakyat,” tegasnya.
Sri Mulyani memaparkan rincian alokasi pembebasan PPN sebesar Rp265,6 triliun tersebut dengan menyasar berbagai sektor strategis. Namun, di balik angka-angka fantastis ini, muncul pertanyaan mendasar: dari mana pemerintah akan menutupi defisit yang ditimbulkan oleh kebijakan bebas pajak ini? Sementara kebijakan ini tampak populis di permukaan, keberlanjutannya akan membebani kas negara dalam jangka panjang.
Lebih ironis lagi, upaya menambal defisit dilakukan melalui rencana kenaikan PPN menjadi 12%, yang jelas-jelas akan memengaruhi daya beli masyarakat luas. Ini adalah paradoks kebijakan fiskal yang mengorbankan satu pihak untuk membiayai insentif pihak lain./Ant/
