Menteri LH Ajak Koperasi Masuk Pasar Karbon

JAKARTA, Bisnistoday — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menegaskan komitmennya untuk mengembalikan arah perekonomian nasional ke ekonomi konstitusi yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila. Dalam tatanan baru ini, koperasi merupakan pilar dan agensi utama pembangunan ekonomi rakyat.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden ketika rapat kabinet terbatas, Presiden ingin menetapkan garis ideologi ekonomi negara, langsung mengimplementasikan transformasi ekonomi, serta meletakkan dasar-dasar ekonomi sesuai dengan ekonomi konstitusi dan Pancasila,” ujar Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono pada acara GREAT Seminar bertema ‘Re-aktualisasi Pasal 33 UUD 1945’ di Jakarta, Selasa (28/7).

Lebih lanjut, Menkop menambahkan kembalinya ekonomi konstitusi Pasal 33 dan juga sesuai dengan Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat memaparkan skema inovatif berupa kolaborasi ekonomi sirkular dan pasar karbon (carbon market) berbasis koperasi. Jumhur menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai pemasok oksigen dunia. Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan masyarakat pedesaan dan komunitas lokal melalui wadah koperasi mendapatkan nilai ekonomi dari pasar karbon.

“Koperasi bisa menjadi pemilik unit karbon, misalnya ada 1.000 hektar mangrove atau 10.000 hektar hutan yang dikelola koperasi, didaftarkan di Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) seperti emiten di pasar modal. Setelah itu dijual, dan keuntungannya dinikmati oleh koperasi beserta anggotanya,” ujar  Jumhur.

Sementara itu, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan momentum konstelasi  geopolitik global saat ini untuk memperkuat diskursus kedaulatan ekonomi nasional. Ia menilai kebijakan strategis Presiden saat ini merupakan fondasi penting untuk meruntuhkan ketergantungan pada paham neoliberalisme.

“Kita punya kesempatan untuk membangun tatanan ekonomi baru di mana agensi utamanya adalah koperasi, bukan lagi kekuatan oligarki lama,” terang Syahganda.

Turut hadir Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur hidayat, Ketua Dewan Direktur Great Institute Dr. Syahganda, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Para Deputi Kemenkop, Staf Khusus Menteri Koperasi Wahyono, Direktur Utama LPDB  Krisdianto, Direktur Utama Agrinas Joao Mota, Burhanuddin Abdullah, Ketua Umum APKASI dan Bupati Lahat Bursah Zarnudi.