www.bisnistoday.co.id
Saturday , 28 January 2023
Home OPINI Gagasan Oligarki Tumbuh Subur di Tahun Politik
GagasanOPINI

Oligarki Tumbuh Subur di Tahun Politik

ORANG TERKAYA : Ilustrasi sekumpulan orang terkaya dalam suatu teritorial wilayah. Peran oligarki makin kuat ditengah situasi tahun politik.
Social Media
Oligarki ekonomi tetap masih berperan besar dalam dunia perpolitikan di tanah air. Pemerintah juga seperti tidak berdaya mengendalikan para kartel ekonomi, apalagi ditengah tahun politik yang makin mendegradasi pengaruh kekuasaan. Ketimpangan ekonomi terjadi semakin lebar, bahkan terus menungkik tajam memasuki tahun politik 2023-2024. 

Selayaknya dua hal yang menjadi perhatian, yakni  dalam hal political reform harus mampu menghadirkan ‘Ongkos Proses Politik’ yang hemat. Hal ini, bisa ditempuh melalui  penyederhanaan prosedur kampanye, menghilangkan pelbagai modus pemberian “mahar politik” dan lainnya.

Begitupun, harus mampu menghindarkan pelbagai bentuk ‘korupsi politik’ dalam setiap penentuan calon dalam Pilpres, Pileg, Pilkada. Tentu dengan pemberian sanksi berat bukan hanya Hukum, juga konsekuensi financial. Untuk itu, urgent sekali untuk revisi UU Politik dan UU lainnya yang menciptakan suburnya Oligarki Ekonomi dan Politik. 

Dari sisi economic reform, menekankan upaya untuk menurunkan ongkos ekonomi. Untuk mengerem ongkos siluman, mesti dilakukan penerapan penentuan e-Procurement semakin massif, di setiap Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Tidak hanya itu, butuh penguatan peran KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dengan kewenangan seperti KPK melalui penyadapan untuk melakukan OTT. Ini juga menyangkut perkuatan proses peradilannya untuk memberantas pelbagai bentuk mafia, kartelisasi meliputi Oligopoli-Oligopsoni terorganisasi, ‘Perburuan Rente’ serta korupsi ekonomi.

Hal ini harus dilakukan secara paralel dengan penyehatan mekanisme pasar, membangun Kelas Menengah yang besar dengan pemberdayaan UMKM serta hilirisasi bisnis besar berbasis SDA ataupun Komoditi. 

Oligarki dan Demokrasi

Tumbuhnya praktik oligarki yang semakin subur, terjadi dalam ekosistem politik yang tidak demokratis. Sejarah mencatat, tahun 1950-an oligarki ekonomi mampu menggagalkan “Politik Benteng” dan Demokrasi Parlementer, sehingga pemerintahan jatuh bangun dan demokrasi gagal menyejahtrakan rakyat. 

Kelanjutanya zaman Orba, Oligarki Ekonomi dikontrol Presiden Soeharto yang Otoriter sehingga tidak banyak demokrasi, meski menurut PDBI, sebanyak 200 Konglomerasi menguasai 62% PDB, tetapi tidak sampai mendikte politik Soeharto.

Bahkan, Orba berhasil dalam pemenuhan Kebutuhan Pokok rakyat yg terjangkau dan stabil serta perekonomian relative merata  tercatat dalam rasio Gini pengeluaran rata-rata 0,32. 

Nah, di Era Refomasi, prosedur Demokrasi Politik berjalan, tetapi Oligarki Ekonomi mengendalikan Politik, karena substansi demokrasi dalam bidang ekonomi dan politik tidak berjalan. 

Dampaknya ketimpangan makin buruk seperti terlihat rasio Gini pengeluaran rata-rata sekitar 0,39, dan penguasaan asset oleh Oligarki Ekonomi, dibandingkan Mayoritas penduduk.

Menurut Credit Suisse, sangat timpang dimana 4 orang terkaya sama dengan 100 juta penduduk, 1% terkaya adalah 46,6% PDB dan 10% terkaya menguasai 75,3% PDB. 

Bahkan, lebih tajam lagi kalau diukur oleh Index Oligarki /Material Power Index ala Jeffrey Winter, yakni jumlah 40 orang terkaya rata-rata dibagi Income per kapita. Pada tahun 2014 = 678.000 kali, 2018 = 750.000  kali, 2020 = 822.000 kali dan 2022 = 1.06.500 kali tahun 2022 dihitung dari data Forbes. 

Sekarang ini, realitas ekonomi Indonesia sudah terjadi ketimpangan antar lapisan masyarakat sangat lebar. Indonesia termasuk negara paling timpang di dunia yang mana  aset 4 orang terkaya mengusai sama dengan 100 juta penduduk. 

Dan 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan secara nasional, serta  10% orang terkaya menguasai 75,3% total Kekayaan pada tahun 2020. Berdasarkan sumber: Credit Suisse, Global Wealth Databooks.

Makin Terpasung

Oligarki ekonomi di tahun politik 2022-2024, telihat kontrol Oligarki Ekonomi makin mengendalikan Politik. Seperti terlihat, adanya koalisi “super gemuk” di DPR dan Kabinet sehingga proses check and balance praktis tidak jalan. Begitupun, proses legislasi mengabaikan Lembaga hukum dan partisipasi publik seperti UU Minerba, UU KPK, UU Ciptaker, UU MK, UU IKN UU HP dan terakhir Perpu Ciptaker. 

Juga dapat dilihat kasus Minyak Goreng, kenaikan harga BBM, KPU yang penuh rekayasa dan kontroversial sepreti kasus Partai Umat, dugaan Pencapresan, KPU mau mengubah sistem Pemilu tanpa kosultasi DPR dan lainnya. 

Hal yang sama, ada upaya jabatan presiden tiga periode dan atau Penundaan Pemilu 2024. Tidak heran Index Demokrasi Indonesia menurut The Economic Intellegence Unit terus merosot sejak 2016. 

Dengan makin ofensifnya Oligarki Ekonomi yang pada gilirannya makin menjauhkan proses transisi Demokrasi Politik menuju Demokrasi Substantif, maka dibutuhkan Reformasi mendasar Sistem Politik yang dapat menjamin tercapainya demokrasi ekonomi. 

Ini semua, terjadi suburnya Oligarki Ekonomi di Era Reformasi, karena dibiarkannya para Oligarki Ekonomi menjadi “Investor Politik” di semua Tingkatan Pemilu.

Oleh : Prof. Didin S. Damanhuri, Guru Besar Ekonomi-Politik FEM IPB, Univ,Paramadina, salah seorang Pendiri INDEF. (Disampaikan dalam diskusi publik yang diprakarsai INDEF, dengan bertajuk “Catatan Awal Ekonomi Tahun 2023.”)

Archives

Bisnistoday - Inspire Your Business

Pertamina is The Energy

Semangat Bangkit

PT Waskita Karya Tbk

Terserah Kamu

Sorotan Bisnistoday

Bisnistoday - Inspire Your Business

Jasa Marga Raih Emiten Terbaik Dalam Ajang Bisnis Indonesia Award 2022

Related Articles

GagasanOPINI

MenkopUKM Hanya Gertak Sambal Bubarkan Koperasi Abal-Abal

PERNYATAAN Menteri Koperasi Dan UKM, Teten Masduki beberapa waktu lalu soal maraknya...

GagasanHEADLINE NEWSOPINI

Gas Bumi Bernilai Tambah Dalam Transisi Energi

Pemanfaatan gas bumi sebagai jembatan transisi energi dan untuk mendorong pengembangan industri...

GagasanOPINI

Perpanjangan Jabatan Kades Makar Terhadap Konstitusi

Usulan tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun semakin menuai...

GagasanOPINI

Melawan “Welfare State”

PADA 12 Januari 2023 lalu Blok Politik Pelajar (BPP) dan LSM Lokataru...