JAKARTA, Bisnistoday- Kebutuhan tenaga konstruksi di dalam negeri sangat tinggi, sementara ketersedian tenaga kerja konstruksi bersertifikasi sangat lah terbatas. Untuk meningkatkan kualitas, dan kuantitas tenaga kerja yang mumpuni diperlukan kerjasama, sinergitas, dari seluruh stake holder, baik itu pemerintah, pelaku usaha konstruksi, dan pekerja, tegas Menteri PUPR yang dsampaikan Dirjen Bina Konstruksi, Abdul Muis, Kamis, (12/9).
“Kita harus masuk ke dalam Smart Infrastruktur, kita harus menguasai IoT, Building Information Building (BIM) dan juga masuk pula ke dalam AI (Artificial Intelegent), jadi dengan kolaborasi, integrasi dan juga mengunakan Teknologi Digital di industri Konstruksi Infrastruktur , tegas Abdul Muis dalam Simposium Konstruksi Nsional.
Ia menjelaskan, dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur nasional secara masif untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dengan sasaran di atas 5%, maka dibutuhkan pula pembangunan infrastruktur dasar di seluruh sektor.
Seperti pembangunan fasitas jalan tol dan non tol. serta pembangunan berbagai fasilitas bendungan, pengairan dan irigasi untuk pemanfaatan peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, serta fasilitas lainnya.
Pemerintah menargetkan dalam satu tahun kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikasi bisa mencapai angka 12 juta pekerja. Akan tetapi kenyataannya pemerintah baru bisa mencetak tenaga kerja kontruksi bersertifikasi dan kompeten baru bisa terealisasi sebanyak 720.000 orang dalam se tahun.
Oleh karena itu, ada gap yang besar antara kebutuhan dan ketersedian tenaga kerja konstruksi secara nasional. Padahal sektor konstruksi menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional.
Tertinggal Dengan Negara Lain
Ditegaskan Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Adi Mahfudz Wuhadji, Indonesia sangat tertingal dengan negara Tiongkok dan Filipina dan Vietnam dengan tenaga kerja kita, sementara antara kebutuhan tenaga kerja dengan ketersedian tenaga kerja sangat jauh sekali backlognya.
Seperti beberapa waktu lalu negara Jepang meminta tenaga kerja 12 juta untuk dipekerjakan di kawasan perdagangan di Jepang, akan tetapi kita tidak bisa memenuhi permintaan tenaga kerja untuk mengisi kesempatan bekerja di Jepang.
Ketua Umum DPP PERTAHKINDO Aries Wimaruta menegaskan, kami dengan seluruh asosiasi profesi dan bisnis di konstruksi ini seperti, INKINDO, PERKINDO, INTAKINDO akan berkolaborasi bersama pemerintah baik itu LPJK, BUJK akan memberikan masukan kepada pemerintah.
“Hal ini, agar kita akan membangun dunia konstruksi ini teruma peningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar kualitas tenaga kerja berkaulitas dan unggul bisa menjadi kebangaan bangsa dan bisa dapat bersaing di luar negeri,” tegas Aries Wimaruta.
Lembaga Pendidikan Siap Mendukung
Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara, Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H, M.H, sebagai lembaga pendiidkan UNTAR sangat mendukung agar peningkatan kualitas tenega kerja konstruksi bersetrtifikasi meningkat. Hal tersebut untuk memacu kualitas SDM dan kualitas masyarkat di kancah global. “UNTAR siap membangun tenaga kerja berkualitas di bidang konstruksi,” tegas Ariawan Gunadi.
Prof. Ariawan Gunadi menyampaikan keynote dalam simposium konstruksi nasional bersama dengan Dirjen Bina Marga dan asosiasi konstruksi nasional/Pertahkindo di Jakarta hari ini.
Dan juga pihak perbankan juga memberikan dukungan penuh terhadap industri konstruksi. Ditegaskan Managing Director PT Bank Central Asia Tbk, BCA merupakan perbankan yang mememilki dukungan kepada industri konstruksi, serta juga dukungan kepada perumahan, bahkan kami juga ada progarm bantuan kepada UMKM,” tegas John Kosasih./
