JAKARTA, Bisnistoday- Kementerian ATR/BPN menjamin melalui penerbitan aturan Perpres Baru yakni 60/2020 tentang penataan ruang Jabodetabekpunjur sebagai revisi Perpres No 54/2008, penataan ruang wilayah semakin baik. Beberapa hal baru sebagai penyempurnaan aturan lama disiapkan.
“Ini lebih improve dibanding perpres sebelumnya. Tim ini, melakukan investarisasi dan kelemahan selama ini, dan bisa direspon, artinya lebih efektif. Dulu ketuanya Gebernur giliran, kali ini diketua Menteri ATR/BPN, dan lima Menteri lainnya, para Gubernur sebagai Wakil ketua, dan anggota Bupati/Walikota.”
Sofyan Djalil
“Ini lebih improve dibanding perpres sebelumnya. Tim ini, melakukan investarisasi dan kelemahan selama ini, dan bisa direspon, artinya lebih efektif. Dulu ketuanya Gebernur giliran, kali ini diketua Menteri ATR/BPN, dan lima Menteri lainnya, para Gubernur sebagai Wakil ketua, dan anggota Bupati/Walikota,” ungkap Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, kepada media dalam pertemuan online di Jakarta, Jumat (12/6).
Sofyan Djalil mengatakan, perubahan dari waktu-waktu diharapkan lebih baik. Perpres baru ini sebagai revisi sekaligus sebagai penyempurnaan dari Perpres No.54/2008 tentang penataan ruang Jabodetabekpunjur. Beberapa hal yang baru seperti, adanya indikasi anggaran, dan juga adanya proyek management officer (PMO).
“Tidak hanya itu, apabila tidak ada sinkronisasi anggaran maka anggaran bisa diblokir.Kita termasuki blokir anggaran, dimajukan mana yang lebih mendesak,” ujarnya.
Disisi lain, mengenai aturan Pemindahan Ibukota Baru yang mana Perpres baru ini masih menyatakan Kota Jakarta sebagai Ibukota, Sofyan menegaskan, Perpres baru ini masih menginduk pada UU yang berlaku. Apabila nanti ada UU baru mengenai Pemindahan Ibukota maka statusnya akan disesuaikan.
Sofyan Djalil menambahkan, Kawasan Jabodetabekpunjur merupakan Kawasan yang membutuhkan aturan komplek dan banyak tantangan.Kawasan ini masuk sebagai Kota Metropolitan Dunia setelah Kota Tokio berdasarkan luas wilayah dan populasinya. “Untuk itu, tantangan bersa dan butuh koreksi semua, diharapkan Bodetabekpunjur lebih efektif dimasa mendatang.”
Tata Ruang Wilayah
Diketahui, penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur bertujuan mewujudkan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagai Kawasan Perkotaan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan.
Seperti diketahui, Kawasan Jabodetabek-Punjur telah menjadi perhatian Pemerintah sejak tahun 1966, dimana adanya instruksi Presiden Soekarno kepada Direktur Perencanaan Kota dan Daerah untuk menyusun Rencana Induk Jakarta dan sekitarnya. Kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan menerbitkan Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Keppres No. 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga pada tahun 1995.
Upaya ini kemudian dipertegas dengan ditetapkannya kawasan ini sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi melalui Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta terbitnya Peraturan Presiden Jabodetabek-Punjur No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).
