JAKARTA, Bisnistoday – Sistem pembayaran QRIS Indonesia mengalami lonjakan pesat, menjangkau 56 juta pengguna hingga Oktober 2025 dan melampaui 18,8 juta pemilik kartu kredit. Perkembangan ini membuat operator pembayaran konvensional khawatir akan pergeseran dominasi ke transaksi digital sederhana via smartphone.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti ekspansi QRIS ke negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang.
“QRIS sudah bisa berbelanja di luar negeri dan QRIS rupanya menyalip penggunaan credit card. Makanya berbagai operator mulai jengah melihat bagaimana kita bisa bergerak cepat,” ujarnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Kolaborasi Local Currency Transaction (LCT) dengan mitra seperti Tiongkok, Korea, dan Uni Emirat Arab memperkuat penggunaan QRIS lintas batas. “Jadi kita mempunyai resilience. Jadi jangan khawatir di bidang digital itu kita kalah. Kita di digital ini sangat menguasai,” tambah Airlangga.
Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 150 miliar dolar AS pada 2025, didorong oleh inovasi QRIS yang inklusif bagi UMKM. Pertumbuhan ini tidak hanya domestik, melainkan memperluas akses transaksi bagi 92 persen pedagang kecil melalui standar nasional yang efisien.
Indikator kuat terlihat dari sektor logistik dan pergudangan yang tumbuh 8 persen, jauh di atas rata-rata ekonomi nasional. “Ekonomi digital tidak takut terhadap tarif-tarifan karena barangnya itu bisa berjalan. Salah satu yang mendukung salah satu tanda-tanda perkembangan ekonomi digital adalah bisnis logistik dan warehouse yang tumbuhnya 8 persen,” jelas Airlangga.
Namun, kesuksesan QRIS memicu kekhawatiran Amerika Serikat dalam National Trade Estimate Report 2025 yang dirilis 31 Maret 2025. Laporan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyoroti QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai potensi hambatan perdagangan, karena mewajibkan pemrosesan domestik yang diklaim mengecualikan perusahaan asing seperti Visa dan Mastercard.
Kritik AS menekankan bahwa standar QRIS nasional memaksa integrasi sistem lokal, berpotensi membatasi akses pasar bagi penyedia layanan pembayaran global. Meski demikian, pemerintah Indonesia menegaskan QRIS tetap terbuka bagi operator asing, sambil mempertahankan kedaulatan digital untuk mendukung inklusi keuangan 88,7 persen populasi.
Dengan transaksi QRIS mencapai 2,6 miliar senilai Rp 262 triliun pada kuartal pertama 2025, Indonesia siap hadapi tantangan tarif hingga 32 persen dari AS.
